batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pihaknya siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat jika Pulau Galang ditetapkan sebagai lokasi pengobatan sementara bagi 2.000 warga Gaza.
Meputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Daerah, kata dia, berkewajiban untuk menjalankan setiap kebijakan nasional yang telah diputuskan.
“Sesungguhnya kebijakan nasional itu kalau diputuskan di level nasional, maka daerah ini melaksanakan kebijakan itu,” ujarnya, Minggu (10/8).
Ia menilai, rencana tersebut perlu dipandang dari sudut kemanusiaan. “Dalam konteks cerita kemanusiaan, menurut saya tidak ada hati kita ini yang tidak peduli dengan tema besar soal kemanusiaan itu. Ini, kan, yang mau dirawat,” tambah Amsakar.
Meski demikian, ia mengaku masih menunggu arahan resmi terkait tata kelola, prosedur, dan regulasi teknis sebelum memberikan pernyataan lebih jauh.
“Sebelum kami mendapatkan surat resmi tata kelolanya, perintahnya, makanya saya agak hemat berkomentar soal ini,” ujarnya.
Amsakar menekankan, jika kebijakan itu sudah final di tingkat nasional, pihaknya akan mengamankan dan melaksanakannya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menyikapi isu ini dengan semangat kebersamaan dan hubungan antarbangsa, bukan dengan praduga negatif. Setiap kebijakan nasional, terlebih yang melibatkan isu kemanusiaan internasional, pasti telah melalui pertimbangan matang dan cermat. Oleh karena itu, ia meminta agar pemberitaan tidak diwarnai narasi yang bersifat kontraproduktif.
“Kalau semua kita sudah berasumsi karena ini dan karena itu, bisa rusak republik ini. Prinsipnya, perintah negara kita akan laksanakan. Apalagi untuk semangat kebangsaan,” kaya Amsakar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan rencana tersebut sepanjang mengikuti aturan yang ditetapkan.
“Kami sedang menunggu kebijakan lebih lanjut, termasuk tata kelolanya. Begitu jelas, kita akan jalankan,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna