batampos – Rencana kenaikan tarif regasifikasi liquefied natural gas (LNG) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mulai Juni 2026 memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi mendorong naiknya biaya energi yang selama ini menjadi salah satu komponen utama dalam aktivitas industri.
Informasi yang beredar menyebutkan tarif regasifikasi LNG yang sebelumnya berada di kisaran USD 14,9 per MMBTU atau sekitar Rp268 ribu akan naik menjadi antara USD 21 hingga USD 25 per MMBTU. Jika terealisasi, kenaikan tersebut setara 41 persen hingga 68 persen dari tarif sebelumnya.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran akan efek berantai terhadap harga gas yang diterima industri maupun sektor pembangkitan listrik. Di Batam, isu tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat kebutuhan energi yang besar untuk menopang aktivitas industri dan investasi.
Meski demikian, PT PLN Batam memastikan hingga saat ini belum ada rencana melakukan penyesuaian tarif listrik sebagai dampak kenaikan harga LNG tersebut.
Baca Juga: 60 Ribu Pelanggan Air di Batam Terdampak Kebocoran Pipa
Manager Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Yoga Perdana S, mengatakan pengaruh kenaikan harga LNG terhadap biaya produksi listrik PLN Batam masih relatif terbatas karena porsi penggunaannya sangat kecil dalam sistem pembangkitan.
”Saat ini PLN Batam belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif listrik sebagai dampak kenaikan harga LNG. Hal ini karena penggunaan LNG dalam sistem pembangkitan PLN Batam masih sangat kecil sehingga pengaruhnya terhadap biaya produksi listrik secara keseluruhan relatif terbatas,” ujar Yoga melalui keterangan tertulis, Senin (8/6).
Data PLN Batam menunjukkan hingga Mei 2026 konsumsi LNG hanya mencapai 1,44 persen dari total kebutuhan gas yang digunakan untuk pembangkitan listrik. Adapun kontribusi LNG terhadap bauran energi pembangkitan tercatat sebesar 1,23 persen.
Dengan komposisi tersebut, LNG belum menjadi sumber energi utama dalam sistem kelistrikan Batam. Menurut Yoga, pasokan energi pembangkit PLN Batam saat ini masih didominasi gas bumi dengan porsi sekitar 88 persen, sedangkan 12 persen sisanya berasal dari batu bara. Selain itu, PLN Batam juga mulai memanfaatkan energi baru terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala mikro.
Menurut dia, diversifikasi sumber energi menjadi salah satu strategi untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus meminimalkan dampak fluktuasi harga energi tertentu.
”PLN Batam tidak bergantung pada LNG sebagai sumber energi primer utama. Diversifikasi sumber energi menjadi salah satu upaya kami untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengurangi risiko akibat fluktuasi harga energi tertentu,” katanya.
Di tengah ketidakpastian harga energi global, PLN Batam mengaku terus mengedepankan efisiensi operasional guna menjaga biaya produksi listrik tetap terkendali. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan energi primer yang efektif serta memaksimalkan penggunaan sumber energi yang paling ekonomis.
”PLN Batam akan terus mengoptimalkan efisiensi operasional melalui pengelolaan energi primer yang efektif serta memaksimalkan penggunaan sumber energi yang paling ekonomis,” ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Penerima MBG Terdampak
Yoga juga menegaskan bahwa PLN Batam tidak memiliki kontrak LNG secara langsung dengan PGN. Pengadaan LNG dilakukan melalui anak usaha energi primer di lingkungan PLN Group.
Karena itu, menurut dia, rencana kenaikan tarif regasifikasi LNG oleh PGN tidak serta-merta berdampak langsung terhadap skema pengadaan LNG yang dimiliki PLN Batam.
”Oleh karena itu, isu kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN tidak secara langsung berkaitan dengan kontrak pengadaan LNG yang dimiliki PLN Batam,” tegasnya.
Meski kondisi saat ini masih terkendali, perkembangan harga energi nasional tetap menjadi perhatian pelaku usaha. Pasalnya, kenaikan biaya energi dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi iklim investasi dan daya saing industri di Batam.
Di tengah kepastian PLN Batam bahwa kenaikan harga regasifikasi liquefied natural gas (LNG) belum berdampak signifikan terhadap biaya produksi listrik, kalangan pelaku usaha tetap menaruh perhatian serius terhadap perkembangan harga energi nasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menilai kenaikan harga LNG berpotensi memberikan tekanan baru bagi dunia usaha, terutama sektor industri yang masih mengandalkan gas sebagai sumber energi dalam proses produksi.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasid, mengatakan lonjakan harga LNG akan menambah beban operasional industri yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga ketidakpastian geopolitik.
”Kenaikan harga LNG dengan persentase yang cukup tinggi tentu akan memukul industri di Batam yang menggunakan gas industri untuk kegiatan produksinya,” ujar Rafki.
Menurut dia, kenaikan biaya energi datang di saat dunia usaha masih berupaya menjaga efisiensi di tengah meningkatnya biaya produksi yang telah dirasakan dalam beberapa tahun terakhir.
”Beban ini menjadi tambahan tekanan di tengah kenaikan harga pokok produksi yang sudah dirasakan sejak konflik di Timur Tengah,” katanya.
Baca Juga: Distribusi MBG di SDN 009 Batam Kota Berhenti Sementara, Orang Tua Kembali Siapkan Bekal
Rafki menilai dampak kenaikan harga LNG tidak hanya dirasakan oleh industri yang menggunakan gas secara langsung. Kekhawatiran juga muncul apabila lonjakan harga energi tersebut pada akhirnya memengaruhi biaya pembangkitan listrik.
Menurut dia, apabila biaya energi pada sektor kelistrikan ikut meningkat, dampaknya akan jauh lebih luas karena hampir seluruh sektor usaha bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas produksi.
”Kalau kenaikan LNG ini ikut mendorong naiknya harga gas untuk PLN Batam, dampaknya akan jauh lebih luas. Pengelola wilayah usaha listrik di Batam juga bisa ikut menyesuaikan tarif,” ujarnya.
Karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak kebijakan energi terhadap iklim investasi dan daya saing industri nasional, khususnya di Batam yang selama ini bertumpu pada sektor manufaktur dan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. (*)