batampos– Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam dari legislatif. Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, menilai kinerja pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub masih jauh dari ekspektasi, bahkan menunjukkan pola kegagalan yang terus berulang setiap tahun.
Sejak beberapa tahun terakhir, penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Padahal, tarif parkir telah mengalami kenaikan, yang seharusnya diiringi dengan lonjakan penerimaan. Tapi faktanya, kebocoran penerimaan justru tetap tinggi.
“Tarif sudah naik, harusnya penerimaan bisa dua kali lipat. Tapi tidak, tetap gagal. Mereka tidak mampu menambal potensi hilangnya penerimaan yang terjadi setiap tahun,” kata Aweng, Selasa (29/7).
BACA JUGA: Pemko Batam Siapkan Aturan Baru, Pengelolaan Parkir Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga
Ia menyebut, persoalan ini bukan hal baru dan sudah menjadi pembahasan dalam berbagai rapat bersama. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Aweng bahkan meminta penjelasan khusus soal retribusi parkir yang tak kunjung membaik.
Pemerintah, kata dia, juga telah menyadari adanya kebocoran dalam pengelolaan parkir, dan masyarakat pun merasakannya. “Potensi loss sangat tinggi, sementara penerimaan tidak pernah maksimal. Maka ini menjadi catatan serius dan kritik dari kami sebagai mitra kerja,” tambahnya.
Melihat stagnasi ini, Banggar DPRD Batam mengusulkan agar penarikan retribusi parkir dibebaskan selama tiga bulan ke depan. Usulan ini muncul sebagai bentuk evaluasi total terhadap sistem yang berjalan saat ini.
“Parkir ini salah satu yang sedang jadi perhatian Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota. Makanya kami pertimbangkan pembebasan sementara sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ke depannya,” ujar Aweng.
Menurut perhitungan tim Banggar, potensi penerimaan dari parkir di Batam seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp40 miliar per tahun. Namun kenyataannya, yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp5 miliar.
“Selisihnya kemana? Ini yang perlu kita selidiki bersama. Ada Rp35 miliar lebih yang hilang potensinya. Jika ini bisa dioptimalkan, tentu sangat besar dampaknya terhadap PAD kita,” ujarnya.
DPRD pun mendesak Dishub Batam untuk segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan parkir, termasuk mempertimbangkan digitalisasi dan pengawasan ketat agar kebocoran bisa ditekan. (*)
Reporter: Arjuna