batampos — Ribuan orang tua dan calon siswa memadati posko penyaluran murid baru jenjang SMA dan SMK negeri di Batam hingga Minggu (6/7). Posko yang dibuka sejak 3 Juli ini menjadi tumpuan harapan bagi mereka yang belum tertampung dalam proses SPMB sebelumnya. Namun, di lapangan muncul dua kecenderungan: ada yang mengikuti alur pemerataan, namun tak sedikit pula yang tetap bertahan di sekolah pilihan utama.
Banyak orang tua masih bersikeras anak mereka masuk ke sekolah favorit dengan alasan kualitas dan jarak yang dekat dari rumah.
“Saya tetap ingin anak saya di SMKN 5 karena jurusan sesuai dan sekolah dekat dari rumah,” ujar Amri, warga Dapur 12. Sikap serupa juga terlihat dari calon siswa yang merasa lebih cocok di sekolah yang sebelumnya mereka daftarkan meskipun daya tampung sudah penuh.
Baca Juga: Disdik Kepri: SMA Masih Bisa Cover Semua Siswa, SMK Dialihkan Sesuai Zona
Namun di sisi lain, tidak sedikit warga yang bersikap realistis dan menerima keputusan penyaluran dari panitia. Mereka lebih memilih anaknya masuk ke sekolah negeri mana pun yang masih tersedia agar tetap mendapat pendidikan formal dan biaya lebih ringan. “Tak masalah ke SMKN 12, yang penting negeri dan dekat rumah,” kata Merlin, warga Batuaji.
Kepala Kantor Disdik Kepri Cabang Batam, Kasdianto, menyebut proses penyaluran masih berjalan dan diupayakan sama rata. Untuk SMA, kata dia, seluruh siswa masih bisa tertampung asalkan tidak memaksakan diri di sekolah tertentu. “SMA masih bisa cover semua, tapi jangan memaksa pilih sekolah favorit,” ujarnya.
Baca Juga: Disdik Kepri Buka Posko Pemerataan Siswa, Jawab Polemik SPMB 2025
Untuk SMK, Kasdianto mengatakan bahwa pola pemerataan dilakukan berdasarkan zonasi wilayah. Misalnya, siswa dari SMKN 5 bisa dialihkan ke SMAN 8 atau SMKN 11, sementara dari SMKN 1 bisa disalurkan ke SMKN 12. Ia mengingatkan bahwa yang mampu secara ekonomi juga diimbau mempertimbangkan sekolah swasta.
Pemerintah menekankan bahwa posko penyaluran akan terus berfungsi hingga semua siswa tertampung. Proses dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan jurusan, lokasi tempat tinggal, dan kuota sekolah. Pemerintah berharap masyarakat mendukung kebijakan ini demi memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dari pendidikan formal. (*)
Reporter: Eusebius Sara