batampos – Maraknya praktik judi online di Kamboja kembali menjadi sorotan setelah terungkap ribuan warga Kepulauan Riau (Kepri) bekerja sebagai operator dan scammer di negara tersebut. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terkait dengan potensi perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja migran.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Imam Riyadi, mengatakan upaya pemulangan atau deportasi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih berada di Kamboja harus dilakukan melalui prosedur resmi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Kementerian P2MI bersama Kemenlu bisa mengakses atau berkomunikasi dengan KBRI di Kamboja,” ujar Imam, Jumat (11/4).
Imam mengingatkan masyarakat Kepri agar lebih cermat dalam memilih negara tujuan kerja, mengingat Kamboja, Vietnam, dan Myanmar bukanlah negara tujuan resmi penempatan PMI.
Baca Juga: Aksi Bunuh Diri Seorang Ayah di Batuaji, Diduga Karena Masalah Rumah Tangga
Dengan demikian, warga yang bekerja di negara-negara tersebut tergolong ilegal dan sangat rentan menjadi korban eksploitasi.
“Apabila masyarakat ingin bekerja, dilihat dahulu negara tujuannya karena Kamboja, Vietnam, dan Myanmar bukan penempatan PMI. Jadi, jangan tergiur dengan upah yang besar,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, BP3MI Kepri telah menjalankan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang merupakan arahan langsung dari Menteri Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat desa yang menjadi kantong-kantong migran.
“Beberapa desa di Bintan dan Batam menjadi prioritas pembinaan karena memiliki jumlah warga tertinggi yang bekerja di luar negeri,” katanya.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya migrasi yang aman dan prosedural, sekaligus membekali calon pekerja dengan keterampilan dan informasi yang dibutuhkan sebelum bekerja ke luar negeri.
Baca Juga: Diskon Tambah Daya Listrik “Cahaya Ramadan” PLN Batam Segera Berakhir
Lebih lanjut, Imam menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kasus perdagangan orang yang terus meningkat.
BP3MI Kepri juga mengimbau agar masyarakat segera melapor jika mengetahui adanya praktik perekrutan ilegal atau dugaan perdagangan orang.
“Kami berharap semua stakeholder bersinergi, karena ini adalah tugas bersama. Tidak boleh ada ego sektoral dalam menangani masalah ini,” ujarnya. (*)
Reporter: Azis Maulana