batampos – Sedikitnya 500 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Batam akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (18/6). Dua aliansi mahasiswa dijadwalkan turun pada waktu berbeda dengan membawa sederet tuntutan, mulai dari isu nasional seperti harga BBM melambung tinggi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), RUU Perampasan Aset, hingga persoalan lingkungan, sampah, banjir, krisis air bersih, dan ketenagakerjaan di Kota Batam.
Jika tidak ada perubahan, aksi mahasiswa akan dipusatkan di Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam. Kedua lokasi tersebut diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa sejak pagi hingga siang hari.
Gelombang demonstrasi mula-mula akan dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Batam yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, di antaranya GMNI Batam, GMKI Batam, HMI MPO Batam Madani, BEM Universitas Ibnu Sina (UIS), Dewan Mahasiswa Hidayatullah, serta elemen mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrik)
Koordinator Umum aksi, Muryadi Aguspriawan, mengatakan massa akan berkumpul di kawasan Welcome To Batam (WTB) sekitar pukul 11.00 WIB sebelum bergerak menuju titik aksi.
Menurut Muryadi, mahasiswa akan membawa tujuh tuntutan yang terdiri dari lima isu nasional dan dua isu daerah.
Untuk isu nasional, mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meminta TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan negara, mendesak peninjauan ulang sejumlah undang-undang kepolisian, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi membebani fiskal negara.
Selain isu nasional, mahasiswa juga membawaiau lokal, menyoroti arah pembangunan Batam yang dianggap semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan lingkungan.
Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan banjir dan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah.
Lingkungan Jadi Fokus Utama
Koordinator Lapangan aksi, Alwi Djaelani, mengatakan surat pemberitahuan demonstrasi telah disampaikan kepada Polresta Barelang sejak Senin 15 Juni lalu. Ia memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai sekitar 150 orang.
Menurut Alwi, aksi mahasiswa di daerah tidak boleh dipandang sebelah mata hanya karena pusat pemerintahan berada di Jakarta.
”Pandangan bahwa demonstrasi di daerah tidak signifikan adalah kekeliruan besar. Pusat kekuasaan memang berada di Jakarta, tetapi fondasi politik nasional bersandar pada stabilitas daerah,” kata Alwi.
Ia menilai persoalan terbesar yang sedang dihadapi Batam saat ini adalah ketimpangan antara laju pembangunan ekonomi dan kemampuan lingkungan dalam menanggung dampaknya.
Menurutnya, investasi dan pembangunan fisik berkembang sangat cepat, namun upaya menjaga daya dukung lingkungan justru tertinggal.
”Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan,” ujarnya.
Mahasiswa menyoroti semakin seringnya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah, penyusutan kawasan resapan air, reklamasi pesisir yang mengancam hutan mangrove, pemotongan bukit, hingga alih fungsi kawasan tangkapan air di sekitar waduk.
Menurut mereka, kondisi tersebut dapat memicu krisis lingkungan yang lebih besar pada masa mendatang apabila tidak segera dikendalikan.
Selain itu, persoalan sampah juga dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Aliansi mahasiswa mengutip data yang menyebut produksi sampah di Batam mencapai sekitar 1.185 hingga 1.300 ton per hari. Mereka menilai persoalan utama bukan hanya volume sampah yang terus meningkat, tetapi juga lemahnya sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.
Mahasiswa bahkan mengancam akan melakukan aksi simbolik berupa pembakaran ban apabila tidak ada perwakilan pemerintah maupun DPRD yang menemui massa aksi.
”Semua itu akan kami suarakan. Ketika tidak ada pemangku kepentingan yang datang menemui kami, kami akan membakar ban di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes,” tegas Alwi.
Aliansi Lain Turun Sejak Pagi, Bawa “Tuntutan 45”
Pada hari yang sama, gelombang demonstrasi kedua akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam.
Berbeda dengan aksi pertama yang dimulai menjelang siang, kelompok ini berencana turun lebih awal sekitar pukul 08.00 WIB.
Titik kumpul massa berada di kawasan Lampu Merah Pollux Habibie, Batam Centre. Selanjutnya massa akan melakukan long march menuju Kantor DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam.
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Batam, Kevin Manurung, mengatakan aksi tersebut membawa sembilan tuntutan yang mereka namakan sebagai “Tuntutan 45″.
”Empat isu nasional dan lima isu lokal. Kami menyebutnya Tuntutan 45,” kata Kevin, Selasa (16/6).
Kevin menjelaskan aksi semula direncanakan berlangsung pada awal pekan ini, namun jadwal berubah setelah menyesuaikan mekanisme penyampaian pemberitahuan kepada kepolisian.
Awalnya mereka memperkirakan sekitar 100 peserta akan bergabung dalam aksi tersebut. Namun setelah melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok mahasiswa, jumlah massa diperkirakan meningkat hingga mencapai 300 orang.
Desak RUU Perampasan Aset hingga Audit Krisis Air Batam
Dalam tuntutan nasional, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Bahkan mereka menegaskan akan terus turun ke jalan apabila regulasi tersebut tidak kunjung disahkan.
Selain itu mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara untuk isu lokal, mahasiswa menyoroti lima persoalan yang dinilai mendesak di Batam.
Pertama, menghentikan berbagai aktivitas yang dianggap merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat.
Kedua, mendesak aparat menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.
Ketiga, meminta audit menyeluruh terhadap persoalan krisis air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat.
Keempat, menjamin hak tenaga kerja lokal untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.
Kelima, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan sampah dan banjir yang terus berulang.
Koordinator Lapangan aksi, Pipin Riyansyah, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
”Aksi ini merupakan manifestasi gerakan dari jeritan dan tekanan hidup akibat dampak kebijakan pemerintah,” katanya.
Menurut Pipin, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
”Sebagai agent of change, kami hadir menjadi mulut masyarakat yang menyuarakan aspirasi agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Kota Batam,” ujarnya.(*)