batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad mengambil langkah cepat merespons keluhan krisis air bersih yang masih dirasakan warga di kawasan Tanjung Sengkuang.
Penanganan teknis langsung dikoordinasikan kepada pejabat terkait agar solusi jangka pendek segera berjalan, sembari menyiapkan langkah permanen.
Keluhan warga tersebut juga menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.
Baca Juga: Keluhan Warga Tanjung Sengkuang Memuncak, Amsakar Minta Distribusi Air Segera Dipulihkan
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Sidari menilai distribusi air bersih di sejumlah wilayah Batam belum sepenuhnya normal. Ia menyebut Tanjung Sengkuang sebagai wilayah yang terdampak paling parah karena mayoritas warga kesulitan mendapatkan air bersih.
“Memang ada beberapa wilayah yang belum teraliri normal dari IPA-IPA yang bersumber dari waduk di Batam. Yang paling parah itu Sengkuang. SPAM Batam sudah berupaya membantu dengan mobil tangki, tetapi pengirimannya belum konsisten dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujar Lagat, Sabtu (10/1).
Menurutnya, ketidakpastian suplai melalui mobil tangki membuat krisis air semakin dirasakan warga. Karena itu, Ombudsman mendorong SPAM Batam
untuk menghadirkan solusi permanen. Salah satu langkah strategis yang telah direncanakan tahun ini adalah pembangunan pipa distribusi langsung dari waduk Duriangkang menuju tangki besar di Baloi.
Dari sana, air akan didistribusikan langsung ke Sengkuang agar ketersediaannya lebih terjamin.
Lagat juga menyoroti dinamika pelayanan air pascapengelolaan dari ATB ke SPAM Batam. Meski ada perbaikan, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan air kerap memunculkan persoalan baru, mulai dari kebocoran jaringan primer dan tersier, lambannya pemasangan sambungan baru, hingga keluhan pengembang perumahan terkait layanan yang dinilai belum merata.
“Oleh karena itu, kami berharap janji Pak Amsakar saat kampanye lalu soal penuntasan masalah air bisa ditagih. Diperlukan langkah-langkah yang lebih radikal, seperti meningkatkan kapasitas produksi air dengan membangun IPA tambahan,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan Muka Kuning saat ini sudah memiliki dua instalasi pengolahan air, namun masih memungkinkan penambahan. Hal serupa juga diperlukan di Duriangkang, sementara waduk Tembesi hingga kini belum memiliki IPA. Wilayah Sei Beduk juga disebut berpotensi untuk penguatan infrastruktur air bersih.
“Ombudsman berharap BP Batam mengalokasikan anggaran besar tahun ini agar persoalan pelayanan air, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, bisa semakin membaik. Keluhan masyarakat sudah cukup banyak dan harus segera dijawab,” ujarnya .
Ombudsman Kepri memastikan akan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap upaya perbaikan yang dilakukan SPAM Batam. “Kami akan terus mengingatkan agar pelayanan air di Batam benar-benar dioptimalkan dan hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi,” tutupnya. (*)