batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memberikan layanan paspor langsung di Rumah Sakit Awal Bros Batam bagi pasien yang membutuhkan pengobatan ke luar negeri. Layanan ini diberikan kepada seorang balita yang tengah menjalani perawatan medis dan memerlukan paspor sebagai syarat keberangkatan untuk mendapatkan penanganan lanjutan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Imigrasi Batam. Selain kegiatan sosial dan keagamaan, Safari Ramadan juga diisi dengan penguatan pelayanan publik melalui program layanan paspor Immicare.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk kepedulian Imigrasi terhadap masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan secara mendesak, terutama dalam kondisi darurat medis.
“Momentum bulan Ramadan menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan profesional, tetapi juga penuh empati. Layanan Immicare ini merupakan bentuk keberpihakan Imigrasi Batam kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam kondisi darurat medis seperti yang dialami pemohon hari ini,” ujarnya, Selasa (4/3).
Dalam layanan tersebut, petugas Imigrasi Batam langsung mendatangi RS Awal Bros untuk melakukan proses wawancara, pengambilan data biometrik, hingga verifikasi berkas di lokasi. Langkah ini dilakukan agar proses penerbitan paspor dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu kondisi kesehatan pasien.
Hajar menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa aspek administratif tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis di luar negeri.
“Kami ingin memastikan bahwa aspek administratif tidak menjadi penghalang bagi upaya penyelamatan dan pengobatan pasien,” katanya.
Ia menambahkan, Imigrasi Batam akan terus membuka ruang koordinasi dengan rumah sakit maupun instansi terkait agar kebutuhan dokumen perjalanan dalam kondisi mendesak dapat difasilitasi dengan cepat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan layanan keimigrasian yang sejalan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2026, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif bagi masyarakat. (*)