batampos – Realisasi program pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Kota Batam masih jauh dari target. Hingga awal November 2025, Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam mencatat baru 16 pelaku UMKM yang menandatangani akad pinjaman, dari total 857 pengajuan yang masuk.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Salim, menyebut, total nilai pinjaman yang telah terserap mencapai sekitar Rp320 juta. “Kalau pinjamannya itu disediakan pihak bank, berarti itu ada sekitar Rp320 juta pinjaman yang terserap. Kami di dinas hanya menyiapkan untuk pembayaran bunganya,” katanya, Jumat (7/11).
Program pinjaman bunga 0 persen ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk membantu pelaku UMKM naik kelas. Melalui kerja sama dengan perbankan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga Rp20 juta tanpa dikenakan bunga. Sementara bunga kredit tersebut ditanggung langsung oleh pemerintah.
Meski demikian, Salim mengakui serapan program masih rendah menjelang akhir tahun anggaran. Pihaknya belum dapat memastikan apakah target realisasi bisa mencapai 80 persen atau tidak. “Target sampai akhir tahun ini belum dapat kita sampaikan berapa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hambatan terbesar berasal dari hasil pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data, ada lebih dari 300 pelaku UMKM yang tidak lolos tahap tersebut. “Kendala paling banyak soal SLIK OJK itu, dari situ ada 300 lebih UMKM yang tidak lolos,” kata Salim.
Selain persoalan SLIK, ada pula sejumlah faktor teknis lain yang membuat pengajuan ditolak. Di antaranya, lokasi usaha yang tidak masuk radius layanan 10 kilometer, jenis usaha yang tidak termasuk dalam program prioritas Bank BTN, hingga status usaha yang belum permanen.
Beberapa pelaku usaha yang sudah disetujui bahkan memilih menambah jumlah pinjaman mereka. Dari 16 UMKM yang sudah akad, empat di antaranya mengambil pinjaman di atas Rp20 juta. Namun, bunga untuk kelebihan pinjaman tersebut tidak lagi ditanggung oleh pemerintah.
Ia berharap, ke depan lebih banyak pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan program tersebut. Pemerintah daerah, kata Salim, akan terus melakukan sosialisasi agar para pelaku usaha memahami persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak perbankan, sehingga tingkat penyerapan pinjaman dapat meningkat secara signifikan. (*)
Reporter: Arjuna