batampos– BP Batam resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,88 triliun kepada pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7).
Pengajuan anggaran tersebut bertujuan untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp2,447 triliun. Jika dikabulkan, total anggaran BP Batam pada tahun depan akan mencapai Rp5,328 triliun.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan dalam dua tahun terakhir lembaganya beroperasi tanpa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja lembaga seluruhnya ditopang oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Selama ini belum ada rupiah murni yang kami terima dari APBN. Semua kegiatan pembangunan kami jalankan hanya dengan mengandalkan PNBP,” katanya, dihadapan para dewan.
Permintaan tambahan anggaran ini bukan tanpa dasar. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada BP Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Target nasional dalam RPJMN ditetapkan sebesar 8 persen. Namun, khusus untuk Batam, pertumbuhan ekonominya ditargetkan minimal mencapai 10 persen per tahun, mengingat peran strategis kawasan tersebut sebagai hub investasi dan industri.
Untuk mencapai target tersebut, BP Batam mengusulkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama dan pendukung di berbagai sektor. Tanpa dukungan belanja negara, pertumbuhan yang lebih tinggi akan sulit dicapai.
BACA JUGA: Revisi Perwako Bankesda Permudah Akses JKN, Anggaran Capai Rp79 Miliar
“Kami butuh lompatan fiskal agar bisa menciptakan lompatan ekonomi. Ini bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
Ia kemudian merinci enam sektor prioritas pembangunan yang akan didanai melalui anggaran tambahan tersebut. Pertama adalah konektivitas darat, seperti pembangunan jalan arteri dan fly over kawasan industri. Kedua, prasarana sumber daya air, termasuk jaringan distribusi air minum dan normalisasi waduk.
Ketiga, infrastruktur konektivitas laut, yang mencakup revitalisasi Dermaga Selatan dan peningkatan kapasitas Container Yard di Pelabuhan Batu Ampar. Keempat, pembangunan konektivitas udara, seperti jalan perimeter bandara dan akses logistik kargo baru.
Kelima, sektor kesehatan melalui revitalisasi gedung RSBP Batam dan penambahan peralatan medis. Terakhir, pengembangan kawasan berupa revitalisasi taman kota dan fasilitas pelayanan publik, termasuk pembangunan parkir dan peremajaan Mall Pelayanan Publik.
Permintaan ini disampaikan seiring dengan tren pemulihan ekonomi Batam yang terus menguat. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,04 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sebelumnya tertekan hingga 4,75 persen pada 2021 akibat pandemi.
Tak hanya itu, realisasi investasi di Batam sepanjang 2024 mencapai Rp43,26 triliun atau 108,15 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Batam tercatat USD 6,82 miliar dan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,32 juta orang.
Dengan berbagai capaian tersebut, Amsakar menilai saat ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan fiskal tambahan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan strategis memerlukan fondasi anggaran yang lebih kuat.
“Kami harap Komisi VI DPR RI bisa menjembatani aspirasi ini ke kementerian terkait. Batam siap berlari lebih cepat jika negara hadir dan turut mendorong,” ujarnya. (*)
Reporter: Arjuna