batampos – Dalam upaya merawat harmoni antara dunia usaha dan penyedia energi, PT PLN Batam menyambangi kantor Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasyid, Selasa, 20 Mei lalu. Dari pihak PLN Batam hadir Sekretaris Perusahaan, Zulhamdi, serta Vice President Niaga, Ika Patria Wardana. Suasana pertemuan berlangsung cair, namun tetap sarat muatan strategis.
Salah satu agenda utama yang digelar dalam pertemuan itu adalah penyesuaian tarif listrik industri. Zulhamdi menjelaskan, langkah tersebut diambil demi menjaga keberlanjutan operasional dan mutu layanan perusahaan. Menurutnya, PLN Batam harus menghadapi kenyataan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang melonjak, lantaran 85 persen pembangkitnya menggunakan bahan bakar gas.
Apindo tak tinggal diam. Rafky Rasyid menyuarakan kegelisahan para pelaku industri atas lonjakan harga gas industri yang menembus angka lebih dari 100 persen. Meski demikian, ia menyatakan pemahaman terhadap penyesuaian tarif listrik yang dilakukan PLN Batam, mengingat tekanan biaya yang dialami perusahaan pelat merah tersebut.
Zulhamdi, dalam diskusi itu, turut memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil PLN Batam, salah satunya adalah mengajukan peninjauan harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka bahkan meminta agar PLN Batam diberikan harga di bawah ketentuan HGBT demi menjamin kesinambungan pasokan listrik yang terjangkau.
“PLN Batam tidak pernah menerima subsidi ataupun kompensasi dari pemerintah. Setiap potensi kerugian kami tanggung sendiri,” ujar Zulhamdi, lugas.
Pernyataan itu mendapat anggukan dari Rafky. Ia menegaskan bahwa efisiensi biaya energi adalah kebutuhan mendesak bagi industri agar tetap bisa bersaing di kancah global. Apindo, kata dia, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PLN Batam dalam memperjuangkan harga gas yang lebih rasional.
“Apindo Batam, Apindo Kepri, dan Apindo Pusat akan bersuara satu ke Kementerian ESDM,” ujar Rafky.
Keduanya sepakat, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Apalagi kebijakan HGBT sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional melalui pengendalian harga gas bumi di sektor-sektor strategis.
Pertemuan ini menjadi penanda dari langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara PLN Batam dan dunia usaha. Harapannya, komunikasi yang terbuka dan intensif ini bisa menjelma menjadi manfaat nyata—bagi masyarakat, pelaku industri, hingga iklim investasi di Kota Batam. (*)