batampos – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memastikan bahwa pihaknya tidak memaksa masyarakat Rempang untuk pindah dari kawasan proyek pengembangan Rempang Eco City. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan jajaran, Senin (15/9) kemarin.
“Di zaman Amsakar-Li Claudia, kami tidak memaksa masyarakat Rempang untuk direlokasi. Mau pindah, pindah. Tidak, juga enggak apa-apa,” katanya menanggapi pertanyaan Anggota DPR RI, Mufti Anam.
Proyek Rempang Eco City bukanlah kebijakan yang lahir di era kepemimpinan mereka, melainkan sudah dirancang sebelumnya. Karena itu, BP Batam saat ini dituntut untuk tetap melanjutkan program tersebut.
Baca Juga: Relokasi Rempang Kembali Disorot DPR, BP Batam Pastikan Tak Ada Pemaksaan
“Tetapi, ini program sebelum zaman kami sudah ada. Mau enggak mau kami harus tetap melanjutkan, Bapak. Kami tidak bisa tidak,” ujar Li Claudia.
Sebagai bentuk solusi, BP Batam telah menyiapkan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih bagi masyarakat terdampak. Tempat itu dirancang agar warga tetap bisa mencari nafkah tanpa kehilangan identitas sebagai nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan semua pihak untuk saling menjaga iklim investasi di Batam. Baginya, stabilitas dan kondusifitas kota sangat menentukan keberlanjutan investasi.
“Batam ini kota investasi, Pak. Kami tidak mau ribut-ribut, nanti investor pada pergi. Itu harus kami jaga terus,” katanya.
BP Batam berupaya menjalankan program dengan cara yang humanis tanpa menciptakan ketegangan baru di lapangan. Ia menyebut, BP Batam tidak menginginkan peristiwa keributan seperti tahun sebelumnya terulang kembali.
Di hadapan anggota dewan, Li Claudia juga mengundang DPR RI untuk bersama-sama meninjau langsung ke Rempang agar melihat kondisi nyata di lapangan. “Kami mengundang Bapak Ibu dewan terhormat datang ke Batam bersama-sama dengan kami, kita turun ke Rempang,” tambahnya. (*)
Reporter: Arjuna