batampos – Anggota DPRD Batam, Suryanto menyoroti minimnya perhatian pemerintah dalam mengatasi krisis tahunan penerima murid baru di sekolah. Menurutnya, bukan soal sistem seleksi, tapi kegagalan membangun sekolah negeri yang merata menjadi sumber kegaduhan tiap tahun ajaran baru.
Ia menganggap hal ini ialah persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun ajaran baru, terutama kekhawatiran para orang tua terkait nasib anak-anak mereka yang ingin masuk sekolah negeri.
“Ini sebenarnya lagu lama. Tiap ada penerimaan murid baru, wali murid kasak-kusuk. Ada kekhawatiran anaknya tidak diterima. Yang beruntung mungkin yang ada kenalan bisa masuk. Kan, problemnya selalu itu,” katanya, Selasa (17/6).
Baca Juga: Amsakar Siapkan Jalur Baru dan Flyover Atasi Kemacetan Batam
Ia menyebut, sistem penerimaan siswa memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya menggunakan sistem zonasi, kini lebih mengedepankan aspek prestasi, nilai ujian, dan sebagainya. Namun, perubahan sistem itu belum menyentuh akar permasalahan.
“Yang sekarang (SPMB) memang bagus karena ada penyempurnaan-penyempurnaan. Tetapi yang jadi problem kita ini adalah rasio antara anak sekolah dengan jumlah sekolah negeri yang terlalu jomplang. Kita ini, Batam, kekurangan sekolah. Poinnya sebenarnya di situ,” katanya.
Suryanto menilai, meskipun pemerintah daerah telah menggulirkan program insentif bagi siswa tidak mampu yang tak tertampung di sekolah negeri untuk dialihkan ke sekolah swasta, kebijakan itu belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Itu tetap jadi semacam bumbu-bumbu aja. Ternyata ini faktanya tidak menolong secara umum. Jadi akar masalahnya adalah kita ini kekurangan sekolah negeri,” ujarnya.
Ia menggambarkan kondisi jumlah sekolah negeri di Batam seperti piramida: banyak SD, tapi semakin sedikit untuk jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA. “Di sisi lain, setiap anak yang selesai di tingkat SD itu pasti bakal melanjutkan ke SMP, dan begitu juga seterusnya. Bagaimana bisa gedung SD banyak sementara di tingkat atasnya lagi sedikit, ini pasti tidak akan menampung jumlah anak sekolah,” tambahnya.
Baca Juga: Layanan Darurat Call Center Polri 110, Gratis dan Aktif 24 Jam
Baginya, jumlah sekolah di setiap jenjang seharusnya sebanding agar tidak terjadi ketimpangan. Ketidakseimbangan itulah yang menurutnya menjadi pemicu utama dari berbagai polemik penerimaan murid baru yang terus berulang setiap tahun.
Suryanto meminta perhatian serius dari kepala daerah dalam menanggapi persoalan ini. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) saja tidak cukup untuk menjawab tantangan pendidikan di Batam.
“Yang harus dilakukan ialah membangun gedung sekolah,” katanya.
Terkait isu lahan yang sering dijadikan alasan sulitnya pembangunan sekolah baru, dia menganggap hal itu seharusnya bisa diatasi jika ada kemauan politik yang kuat.
“Masalah lahan itu gampang. Masa investor saja yang dipermudahkan untuk memperoleh lahan. Ini untuk dunia pendidikan kita,” kata dia.
Kendati demikian, politisi PKS ini tetap memberikan apresiasi terhadap program pendidikan yang telah dijalankan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Ia berharap, ke depan, pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas pendidikan demi mengakhiri keresahan masyarakat yang terus terjadi setiap tahun ajaran baru. (*)
Reporter: Arjuna