batampos – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat di Batam dan beberapa daerah Kepri dalam sepekan terakhir mendapat tanggapan serius dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam. Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, menegaskan pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan berkomitmen memperbaiki pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai standar.
Menurut Defri, permasalahan yang muncul belakangan ini khususnya di Batam disebabkan oleh faktor berbeda di setiap kejadian. Namun, ia menilai akar masalah umumnya terkait tidak dilaksanakannya standar keamanan pangan, yaitu HACCP dan SOP, secara konsisten oleh pihak manajemen di lapangan. “Kami sudah meninjau dan mengevaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Kami pastikan evaluasi ini akan dijalankan dengan baik di setiap SPPG,” ujarnya, Jumat (26/9).
Ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat, baik siswa, orang tua, pihak sekolah, hingga posyandu untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan program. Keluhan atau laporan diharapkan segera disampaikan langsung ke guru maupun pihak SPPG agar tindakan cepat dapat diambil. “Dari kasus yang ada, kami baru mengetahui dua hari setelah kejadian dan setelah viral di media sosial. Ke depan, kami minta informasi segera disampaikan agar bisa ditangani lebih cepat,” katanya.
Lebih jauh, Defri menyampaikan apresiasi kepada SPPG yang telah menjalankan SOP dengan baik dan tetap menjaga kualitas pelayanan. Menurutnya, seluruh pihak harus kembali ke tujuan utama, yakni mendukung terbentuknya Generasi Emas 2045. “Kami bangga ada banyak SPPG yang bekerja sesuai standar, menjaga mutu, dan tidak terlibat dalam polemik,” ucapnya.
Data mencatat, di Kota Batam saat ini terdapat 74 SPPG yang sudah mengantongi surat keputusan (SK), dengan 53 di antaranya aktif melayani sebanyak 179.082 penerima manfaat. Hingga saat ini, Defri menegaskan tidak ada laporan kasus keracunan pangan akibat program MBG di Batam. “Kami berharap kondisi ini terus terjaga dan tidak sampai terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir program MBG menjadi sorotan publik. Polemik mencuat setelah siswa SMAN 4 Batam menemukan serpihan kaca di dalam nasi MBG. Investigasi menunjukkan pecahnya tutup penggorengan di dapur penyedia, yang kemudian memicu komitmen pengelola untuk mengganti peralatan dan memperketat standar keamanan.
Tak berhenti di situ, MBG di Batam juga dikritik menyusul viralnya menu sederhana di SDN 001 Batuaji, yang dianggap sebagian orang tua tidak sesuai standar gizi anak. Isu ini mempertegas sorotan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan MBG di daerah.
Selain soal mutu makanan, pengelolaan limbah MBG juga ikut menjadi perhatian. Menteri Lingkungan Hidup bahkan menekankan perlunya sistem pengelolaan yang lebih baik, agar sisa makanan maupun kemasan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan.
Polemik juga meluas ke Kabupaten Bintan, setelah muncul keberatan dari orang tua siswa terkait surat perjanjian antara SPPG dan penerima MBG. Surat tersebut memuat klausul penggantian wadah makan senilai Rp80 ribu jika hilang, serta larangan menyebarkan informasi terkait insiden sebelum ditangani penyelenggara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai transparansi program.
Rentetan kejadian itu membuat publik mempertanyakan tata kelola MBG, mulai dari aspek keamanan, mutu gizi, hingga transparansi. Masyarakat kini menunggu langkah korektif pemerintah pusat dan daerah, agar program yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia tidak justru memunculkan masalah kepercayaan. (*)
Reporter: Eusebius Sara