Selasa, 5 Juli 2022

Syarat Terlalu Berat, Pemohon Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Batam Minim

Berita Terkait

spot_img
Pencaker Urus Kartu Kunong Dalil Harahap7
Ilustrasi: Pencari kerja di Batam sedang mengurus kartu kuning di Disnaker Batam. F.Dalil Harahap

batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan riset atas implementasi kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Cikarang dan Batam. Dari dua daerah ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapatkan jumlah pemohon JKP tidak banyak, walaupun saat pandemi banyak PHK dan angka pengangguran yang sangat tinggi.

“Kami pilih Batam karena sebagai Kota Industri, pastinya ada ribuan kerja calon penikmat JKP. Tapi faktanya, tak banyak yang urus JKP,” kata Koordinator Peneliti BRIN atas implementasi JKP, Yanu E. Prasetyo PhD, Kamis (19/5).

Minimnya pemohon kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini, dinilai Yanu disebabkan beberapa faktor. Seperti kurangnya sosialisasi ke para pekerja.

Selain itu, di Batam karakteristik pekerjanya kebanyakan sistem kontrak. “Turn off and turn on-nya sangat besar,” ungkap Yanu.

Penyebab lain adalah persyaratan permohonan JKP yang terlalu berat dan banyak. Yanu mengatakan, program JKP diberikan ke pekerja yang sudah benar-benar di PHK (pemutusan hubungan kerja).

“Sedangkan pekerja kehilangan kerja akibat habis kontrak, tidak masuk sebagai syaratnya,” ujar Yanu.

Namun, dari semua itu, Yanu mengatakan ada pernyataan dari para buruh, yang menolak kebijakan JKP. Sebab kebijakan ini lahir dari UU Cipta Kerja yang selama ini ditolak para buruh.

“Teman-teman buruh menilai spirit dari JKP adalah kemudahan PHK. Makanya teman-teman buruh cenderung menolak,” ungkap Yanu.

Dari data yang didapat BRIN, hanya ada 20 pemohon JKP sampai saat ini. Dari 20 orang itu, hanya 8 orang yang berhasil menikmati kebijakan ini.

Yanu mengatakan, responden yang dikumpulkan mulai dari para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam (Nagoya dan Sekupang), Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Apindo Kota Batam, Lembaga-Lembaga Pelatihan Kerja, hingga pelaku media di Kota Batam sebagai corong sosialisasi program.

Sebagai informasi tambahan, Yanu menyampaikan bahwa para peserta JKP akan mendapatkan manfaat dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan tenaga kerja dari lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah.

Intensif atau uang tunai yang akan diterima peserta JKP sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

“Di banyak negara maju lainnya, program serupa sudah lama dikenal dengan nama Unemployment Benefit (UB) atau Unemployment Insurance (UI),” kata Yanu. (*)

 

Reporter : FISKA JUANDA

spot_img
spot_img
spot_img

Update