Sabtu, 14 Maret 2026

Tidak Ada Anggaran untuk Pasar Murah, Amsakar Akan Koordinasi Distributor dan BI

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad -F Cecep Mulyana

batampos – Lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hampir semua kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan harga, terutama mendekati hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari ke depan.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan sudah meminta bagian perekonomian untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batam untuk segera membahas solusi dari kenaikan harga ini.

“Tadi saya sudah telpon Pak Zul Arif untuk mencoba berkoordinasi dengan BI dan distributor untuk membahas kenaikan harga ini. Tadi informasi yang disampaikan untuk anggaran operasional tidak ada lagi. Jadi kami akan upayakan melalui TPID dan distributor,” kata Amsakar, Selasa (28/6).

Ia meminta peran serta semua pihak untuk mengendalikan kenaikan harga yang cukup meresahkan ini. Keberadaan pasar murah selama ini diakui sangat membantu dalam intervensi harga di pasar. Untuk itu, melalui forum distributor dan TPID diharapkan hal ini bisa segera dilaksanakan.

“Mungkin dalam beberapa hari ini akan saya follow up lagi. Seperti apa nanti untuk solusi penanganan lonjakan harga ini. Jika memang pasar murah bisa digelar tentu akan sangat baik,” ujarnya.

Amsakar menyebutkan pemerintah Kota Batam memang menganggarkan untuk kegiatan pasar murah setiap mendekati hari raya idul Fitri dan menjelang bulan puasa. Begitu juga dengan sembako murah yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam.

“Saya tadi juga sudah telpon Pak Gustian dan jawaban beliau anggaran sudah tidak ada. Sebab sembako murah juga sudah digelar beberapa bulan lalu. Sekarang kami coba dulu dari BI dan distributor ini,” sebutnya.

Amsakar mengungkapkan dalam kunjungan beberapa kepala daerah ke Batam, mereka juga menawarkan untuk MoU terkait pemenuhan kebutuhan pokok di Batam. Namun setelah dihitung oleh Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian (DKPP) ternyata angka yang ditawarkan tidak masuk untuk Batam.

“Pak Mardanis menyampaikan costnya dan modal komoditi yang ditawarkan terlalu tinggi, dan kalau dipasarkan di Batam harganya tinggi. Jadi tidak solusi juga. Makanya implementasi dari MoU yang sudah ada tidak kunjung ada,” bebernya.

Ia mengatakan sebagai daerah yang mengandalkan daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan. Batam sangat tergantung dari faktor cuaca, moda transportasi pengiriman, hingga harga yang ditawarkan daerah lain.

“Jawabannya masih sama. Kalau cuaca ektrem harga naik. Begitu juga dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik harga pun ikut naik. Intinya sekarang kami berupaya memenuhi pasokan, dan jangan sampai ada kelangkaan. Soal harga itu tergantung yang saya sebutkan tadi,” terangnya. (*)

 

Reporter : YULITAVIA

SALAM RAMADAN