batampos – Penerimaan Peserta Didik Baru selalu menyisakan kegelisahan bagi kalangan pengelola sekolah swasta. Di saat mayoritas orangtua calon siswa berbondong-berbondong memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, pihak swasta harus gigit jari.
ilustrasi pelajar
Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Jogie Suaduon, mengatakan, permasalahan kelebihan kuota sekolah negeri saat PPDB, sudah lumrah setiap tahunnya. Namun, tidak ada solusi yang konkret atas permasalahan ini. Sebab, sekolah swasta hanya jadi penonton saat PPDB.
”Ini sudah menjadi mindset masyarakat. Tapi juga, tergantung goodwill dari pemerintah daerah,” kata Jogie yang ditemui Batam Pos, Rabu (7/6) lalu.
Sejauh ini, kata Jogie, belum ada iktikad dari pemerintah daerah, bagaimana mengarahkan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, dapat belajar di sekolah swasta. Setiap tahun, pemerintah selalu berbicara akan menampung semua siswa yang akan belajar di sekolah negeri.
”Kami tawarkan apapun jika tidak ada goodwill, susah juga jadinya. Apapun itu, termasuk menggratiskan uang sekolah,” ujar Jogie.
Ia mengakui bahwa operasional sekolah swasta, masih bertumpu pada iuran sekolah dari murid-muridnya. Meskipun begitu, kata Jogie, sekolah swasta tidak pernah menyalahi aturan atau petunjuk teknis yang ada.
Sekolah swasta selalu mempertimbangkan jumlah guru dengan siswa yang ada. Setiap rombongan belajar yang ada, selalu menyesuaikan dengan aturan.
”Siswa satu rombelnya tidak lebih dari 32 orang. Lalu beban guru per minggunya tidak lebih dari 40 jam, dan kami tidak ada sif-sif. Waktu pembelajaran setiap mapel (mata pelajaran), sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Jogie.
Secara jumlah, sekolah swasta lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Jogie mengatakan sekolah swasta untuk tingkatan SD ada sebanyak 250 sekolah, SMP 155 sekolah, SMA 70-an sekolah, dan SMK ada 80-an sekolah.
”Perbandingannya lebih banyak 50 persen dibandingkan negeri,” tutur Jogie.
Meskipun begitu, bagi sebagian besar masyarakat sekolah swasta bukanlah menjadi pilihan utama. Ada beberapa faktor yakni biaya pendidikan. Jogie mengakui bahwa sekolah negeri biaya pendidikan jauh lebih murah.
Namun, pemerintah daerah terkesan memaksakan siswa-siswi masuk sekolah negeri. Dibandingkan menganjurkan untuk ke sekolah swasta.
Saat ditanya mengenai kualitas, Jogie mengaku bahwa tidak jauh beda antara swasta dan negeri. Sebab, sudah ada akreditasi dari nasional.
”Sama saja sekolah swasta akreditasi A, dengan sekolah negeri akreditasi A,” ungkapnya.
Tenaga pendidikan di sekolah swasta dan negeri sama-sama berlatar belakang sarjana. ”Kami selalu menghitung beban mengajar guru tiap minggunya. Lalu, pengaturan rombel yang tak boleh lebih dari aturan yang ada, 32 siswa per rombel. Sekolah negeri, bisa lihat sendiri,” ujarnya.
Jogie tidak menampik ada aliran dana pemerintah diterima sekolah swasta melalui dana BOS. Dana ini digunakan untuk operasional sekolah non fisik, renovasi kelas dan pembelian alat praktik. Lalu, juga ada pemberian BOS langsung ke siswa.
”Namun, kami tidak mendapatkan BOS daerah,” ungkap Jogie.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, menyatakan jika tidak ada sekolah swasta maka akan banyak anak yang tidak sekolah. Untuk itu, sebagai mitra, pihaknya berharap sekolah swasta yang ada saat ini bisa bertahan dan meningkatkan kualitas, sehingga menjadi pilihan orangtua.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga berupaya memberikan perhatian kepada sekolah swasta melalui pemberian insentif, Pemko Batam mencoba membantu kesejahteraan guru di sekolah swasta. Secara berjenjang pemerintah memberikan insentif untuk mendorong dan mendukung kemajuan di sekolah swasta.
”Pemerintah tidak tinggal diam. Kami berupaya membantu guru yang di sekolah swasta. Kalau mereka sudah memenuhi syarat maka akan diberikan insentifnya,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah swasta bisa membuka jalur pendaftaran khusus untuk yang kurang mampu. Hal ini bisa menghapus stigma sekolah swasta mahal. Dengan bentuk dukungan seperti meringankan biaya pendidikan di sekolah swasta untuk mereka yang tidak mampu, dinilai mampu memecah keinginan orangtua untuk selalu ke sekolah negeri.
”Mungkin hal ini bisa diterapkan. Karena menurut saya sekolah yang menerapkan subsidi silang juga sudah ada, namun kalau semua swasta punya kuota untuk mereka yang tidak mampu, akan lebih baik dan membantu,” terangnya.
Sesuai data, nominal yang diterima para guru beragam mulai Rp 250 ribu untuk guru Pos PAUD hinterland dan mainland, Rp 375 ribu untuk guru PAUD hinterland, Rp 1.000.000 untuk guru swasta mainland tahap I, Rp 650 ribu untuk guru swasta mainland tahap II, dan Rp 1.150.000 untuk guru swasta hinterland. (yui/eja/she/gie/ska)