batampos – Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2023 dan usulan tambahan anggaran 2023 terhadap tiga lembaga pemerintah yang menjadi mitra kerja. Salah satunya untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengatakan persetujuan tersebut dengan rincian, untuk pagu indikatif BP Batam tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun. Dengan usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan sebesar Rp386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi berharap dukungan anggaran tersebut dapat menunjang program-program yang telah ditargetkan untuk tahun 2023.
“Kami berharap dukungan dari Komisi VI sangat kami butuhkan, sehingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat kepada kami bisa kami selesaikan,” ujar Rudi.
Dalam pertemuannya dengan Komisi VI DPR RI, Rudi memaparkan capaian kinerja BP Batam tahun 2021 dari target RPJMN 2020-2024. Dimana RPJMN BP Batam BP Batam mencakup 5 kegiatan prioritas yang dijabarkan menjadi 9 proyek prioritas.
Dengan capaian rata-rata kuantitatif sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,8 persen. BP Batam optimis target tersebut akan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.
“Realisasi penerimaan PNBP tahun 2022 sampai bulan Mei mencapai Rp 762 miliar atau 44,91 persen dari target,” katanya.
Hal tersebut, lanjut Rudi, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. Baik secara nominal maupun persentase, yakni dari Rp 488,9 miliar atau 25,22 persen menjadi Rp 762 miliar atau 44,91 persen.
Ia menambahkan, dengan penerimaan itu dengan sisa waktu tahun 2022, BP Batam akan meningkatkan realisasi penerimaan PNBP dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang menghasilkan PNBP.
Utamanya dari layanan pengelolaan pertanahan, layanan pengelolaan pelabuhan, layanan pengelolaan rumah sakit dan layanan pengelolaan SPAM. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah