batampos- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMK negeri di Batam dianggap sangat tinggi atau mahal. Sesaui Pergub maksimal Rp 325 .000 SMK Teknik dan Rp 175.000 untuk non teknik. Ini sangat membebani para orang tua. Pasalnya, sekolah juga sudah dapat dana BOS, sekitar Rp 165.000 per siswa per bulan.
BACA JUGA: Jaksa mulai Periksa Saksi, Dugaan Korupsi di SMK 1 Batam
Sekretaris komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan, Wirya Putra Silalahi mengungkapkan,dana SPP itu faktanya berlebihan. ”Tidak heran, kalau kalau ada sekolah bisa membeli mobil dinas Innova kepala sekolahnya. Ini bukan hanya terjadi pada SMKN 1 Batam, tapi sudah terjadi pada beberapa SMKN di Batam,” ujarnya.
Untuk itu, ke depan, Wirya mengusulkan Gubkepri merevisi pergub untuk menurunkan nilai SPP SMKN di Batam dan di Kepri. ”Apalagi sebenarnya ada Undang Undang yang mengharuskan alokasi dana pendidikan sebesar 20% di setiap tingkatan, mulai dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/ kota. Jadi sudah banyak benar anggaran untuk pendidikan,” ujarnya. Wirya juga menyebut, kalau SPP SMK diturunkan tidak terlalu berpengaruh pada operasional sekolah. ”Sebab gaji guru dan lainnya sudah ada alokasi dari APBD. Terus penggunaan SPP juga harus diawasi ketat, jangan lagi hanya kemauan komite dan kepala sekolah. Harus ada yang mengawasi seperti pengawasan penggunaan dana BOS,” beber anggota DPRD Dapil Batam ini.
Wirya mengaku, Kepri tidak perlu seperti Jatim, Jabar dan Riau yangg sudah mengratiskan SPP SMKN/ SMA nya. ”Tetapi paling tidak diturunkanlah, sesuai kemampuan APBD kita. Karena faktanya dana SPP sudah berlebihan dan telah mendapat bantuan dana BOS dari APBN,” Tutup Wirya. (*)