batampos – Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga untuk elpiji non subsidi sejak 25 Desember 2021 lalu. Besaran penyesuaian harga LPG non subsidi ini berkisar antara Rp 1.600 sampai Rp 2.300 per Kg.
Imbas kenaikan LPG non subsidi dikhawatirkan terjadi peralihan penggunaan masyarakat besar-besaran ke gas 3 kg di Kota Batam.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, kenaikan gas elpiji non subsidi itu dilakukan sebagai penyesuaian dari tren harga Contract Price Aramco (CPA) dan mensubsidi gas untuk masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini mensubsidi gas elpiji 3 kg yang ia yakini pendistribusiannya sudah cukup ketat.
“Saya yakin, dengan adanya kenaikan gas non subsidi ini, sepertinya akan ada peralihan dari masyarakat yang biasanya menggunakan gas non subsidi, menjadi menggunakan gas 3 kg atau gas subsidi,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Batam akan segera berkomunikasi dengan Disperindag Kota Batam, Pertamina dan aparat keamananan agar pendistribusian gas 3 kg bisa lebih diperketat. Sehingga, untuk masyarakat atau restoran yang mempunyai omset yang besar tidak lagi menggunakan gas 3 kg atau has subsidi.
“Memang harus kita akui masih banyak sampai saat ini restoran atau rumah makan yang sebenarnya tidak layak menggunakan gas 3 kg tapi mereka masih menggunakan itu,” katanya.
Sehingga, kedepannya gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu maupun usaha kecil menengah. Seperti pedagang-pedagang yang berjualan dipinggir jalan dan lain sebagainya bisa ikut merasakan pemulihan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
“Jangan yang sudah seharusnya menjadi hak mereka justru dirasakan dari pada usaha menengah keatas,” tegasnya.
Ia menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau terkait adanya potensi peralihan pengguna elpiji non subsidi ini. Sehingga, kedepannya akan direncanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPRD Kota Batam bersama dengan Disperindag dan Pertamina.
Termasuk juga untuk mengetahui, berapa kuota gas subsidi yang akan didistribusikan oleh Pertamina selama tahun 2022.
“Nanti coba saya usulkan ke pimpinan komisi agar ini bisa di RDP kan. Dan kita juga tau, mumpung ini diawal Januari, kira-kira berapa kuota yang akan didistribusikan. Baik itu yang subsidi maupun non subsidi. Kalau ada pembengkakan untuk yang subsidi, ada kekhawatiran kita, berarti penggunaan yang non subsidi selama ini beralih ke yang subsidi,” imbuhnya.
Sementara itu, Unit Manager Comrel & CSR Pertamina MOR I, Agus Setiawan meminta masyarakat pengguna LPG non-subsidi tak beralih ke gas melon setelah penyesuaian harga. Pertamina akan memberikan edukasi agar penyaluran LPG tepat sasaran.
“Kami akan terus melakukan monitoring stok dan penyaluran LPG kepada masyarakat. Selain itu, kami juga terus akan melakukan edukasi untuk memastikan penyaluran LPG yang tepat sasaran, ini akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat,” ujarnya. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah