Selasa, 17 Maret 2026

Batam Siap Dengan Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Penyerahan SK PPPK Guru di lingkungan Pemko Batam.

batampos – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyebutkan saat ini kurang lebih 6.000 tenaga kontrak atau tenaga honorer membantu kinerja pemerintahan. Selama ini kehadiran mereka berada di organisasi perangkat daerah (OPD) prioritas seperti pendidikan, kesehatan, hingga kebersihan.

“Kurang lebih jumlahnya segitu. Kalau tidak ada mereka, bisa jadi roda pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik,” kata dia, Selasa (7/6).

Amsakar menjelaskan terkait rencana penghapusan status mereka sebagai tenaga honorer tahun 2023 mendatang, Amsakar mengatakan pemerintah daerah sudah mempersiapkan antisipasi kehilangan tenaga pendukung ini.

“Kami mendorong mereka menjadi aparatur sipil negara. Hal ini terbukti setiap ada penerimaan CPNS, Batam selalu mengusulkan kebutuhan yang mencapai ribuan formasi,” ujarnya.

Untuk mengisi formasi tersebut diharapkan bisa berasal dari tenaga honorer yang ada. Sebab selama ini mereka sudah mengabdi ke pemerintahan, namun statusnya masih tenaga kontrak. Untuk itu, pihaknya mendorong agar honorer mengambil kesempatan tersebut.

“Wadahnya sudah ada, tinggal bagaimana mereka bersaing dengan pendaftar lainnya. Jika kompetensi sudah memenuhi syarat, tinggallah ikuti ujian seleksi untuk penerimaan CPNS,” terangnya.

Selain itu, melalui perekrutan PPPK tenaga honorer mendapat kesempatan yang lebih baik lagi. Mereka yang sudah mengabdi cukup lama, dan memenuhi syarat diusulkan untuk menjadi tenaga PPPK. Mereka bisa juga mengikuti seleksi penerimaan yang dibuka langsung oleh pemerintah.

“Ini khusus untuk mereka yang sudah terlebih dahulu jadi tenaga honorer. PPPK ini bentuk perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan tenaga honorer,” sebut Amsakar.

Selama ini banyak tugas penting yang dikerjakan honorer, meskipun hal yang diterima tidak sebanding dengan ASN. Mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara.

“Contohnya guru, dan tenaga kesehatan. Untuk itu kami meminta jangan sampai kesempatan ini dilewatkan. Silakan persiapkan diri. Kami pemerintah mendukung 6 ribu honorer ini lolos menjadi PNS maupun PPPK,” sebutnya. (*)

 

Reporter : YULITAVIA

SALAM RAMADAN