Dari 77 ribu warga miskin di Batam, sebanyak 29 ribu tercatat sebagai penerima BLT pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan untuk yang belum kebagian.
Reporter: RENGGA YULIANDRA, YULITAVIA
KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahmad Iswanto, mengatakan kenaikan BBM yang diumumkan 3 September lalu, akan berdampak pada peningkatan inflasi dan kemiskinan.
Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kata Rahmad, setiap kali ada kenaikan BBM, penduduk miskin dari sisi jumlah dan persentase juga bertambah.
Ia mencontohkan, di tahun 2013-2014, ketika pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak dua kali, langsung mendorong kenaikan inflasi dan angka kemiskinan.
“Dengan adanya kenaikan harga BBM mengakibatkan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat lainnya juga mengalami kenaikan. Hal ini juga menyebabkan garis kemiskinan akan meningkat,” ungkap Rahmad.
Naiknya angka garis kemiskinan tentu saja mengakibatkan melonjaknya jumlah warga yang tidak bisa menaikkan pengeluaran atau pendapatannya. Akibatnya akan berdampak langsung kepada beberapa warga yang rentan miskin akan menjadi jatuh miskin.
“Terkait prediksi kenaikan warga miskin dan warga yang akan menjadi miskin di Batam tahun 2022, BPS tidak serta merta secara cepat dan kilat bisa menghitung itu dengan mudah karena ini butuh proses,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini BPS sedang melakukan survei dan hasilnya akan diumumkan di akhir tahun.
Namun begitu, ia bisa memastikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kenaikan BBM yang notabene jadi komoditi yang sangat vital terhadap inflasi dan juga angka kemiskinan.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus mampu mengendalikan kemiskinan dengan baik. Mesti ada program bantalan sosial, program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. “Respon cepat pemerintah ini sangat penting. Karena bagaimanapun penambahan angka kemiskinan ini sangat berpotensi terjadi,” ungkap Rahmad.
Berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2021 lalu, persentase kemiskinan di Kota Batam sebesar 5,05 persen atau sebanyak 77 ribu orang. Angka ini mengalami kenaikan dibanding 2020 yakni sebesar 4,75 persen atau sebanyak 67 ribu orang.
Apakah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan bagi rumah tangga miskin bisa berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat? Rahmad menjawab, garis kemiskinan di Kota Batam saat ini sebesar Rp 740 ribuan per kapita per bulan per orang.
Apakah dengan bantuan Rp 150 ribu ini bisa menutupi kenaikan harga-harga bahan pokok? Menurut perspektif BPS, tergantung bagaimana duit Rp 150 ribu ini digunakan oleh rumah tangga miskin yang menerima BLT.
Kalau ini digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok, tentu ini akan sangat membantu dan sangat bisa mengendalikan kemiskinan. “Namun apabila BLT yang dikucurkan oleh pemerintah ini tidak digunakan secara tepat oleh masyarakat miskin tentu saja efektivitas dari bantuan yang dikucurkan pemerintah akan berkurang untuk mengendalikan kemiskinan,” ujarnya.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. Sebanyak Rp 24,17 triliun dialokasikan untuk tiga jenis bantuan, di antaranya adalah bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun untuk keluarga kurang mampu.
Subsidi upah Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, bantuan transportasi, serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum, dan nelayan sebesar Rp 2,17 triliun.
Bantuan BLT BBM sebesar Rp 600 ribu bagi penerima dibagikan dalam dua tahap pada bulan September dan Desember 2022. Artinya, setiap bulan warga menerima Rp 150 ribu. Pembagiannya dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp 300 ribu.
Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasimah, mengatakan, BLT BBM di Kota Batam diserahkan kepada 29.891 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan disalurkan melalui kantor Pos. Adapun nominal yang diberikan yakni sebesar Rp 300 ribu.
“Ya, di Batam ada 29.891 KPM yang mendapatkan BLT BBM. Pemberian BLT BBM ini langsung direkap untuk dua bulan yakni bulan September dan Oktober,” ujarnya.
Adapun penerima bantuan BLT BBM ini langsung dari Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 dimana data bisa diusulkan melalui musyawarah kelurahan, kementerian sosial ataupun dari usul sanggah.
“Jadi dari kementerian sosial langsung disalurkan ke masyarakat penerima melalui kantor pos,” tambah Hasimah.
Selain BLT BBM, sebanyak 29.149 KPM di Batam menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau lebih dikenal dengan bantuan sembako. Bantuan disalurkan kementerian sosial melalui kantor pos dan bank pemerintah dengan nominal besarannya yakni Rp 200 ribu per bulan.
“Yang disalurkan saat ini ada dua BLT BBM dan BPNT,” ujarnya.
Lalu, bagaimana nasib warga miskin lain yang tidak masuk data Kementerian Sosial? Hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pihaknya sudah membahas hal ini di lingkungan internal Pemko Batam. Rencananya anggaran bantuan akan diambil dari dana alokasi umum (DAU) dan belanja tidak terduga, sesuai dengan arahan pusat.
“Dana yang standby saat ini adalah Rp 17 miliar. Namun ini bisa saja berubah karena melihat situasi di lapangan nantinya,” kata dia, usai penyerahan BLT di Kantor PT Pos Indonesia Batam, Rabu (8/9).
Terkait penerima bantuan, Rudi menerangkan, mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pusat. Untuk menghindari terjadinya penerima ganda, tim akan melakukan verifikasi calon penerima bantuan.
“Tidak boleh double. Jangan sampai mereka sudah terima dari pusat, dari daerah terima juga. Ini yang kami hindari. Makanya dibutuhkan verifikasi,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan kebijakan penyerta berupa pemberian bantuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan menaikkan harga BBM, tentu pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Batam tidak pernah luput dari hal ini. Pusat selalu memberikan perhatian kepada masyarakat Batam,” sebutnya.
Pasca kenaikan harga BBM, salah satu yang menjadi fokus daerah adalah memastikan agar inflasi ini jangan mengalami kenaikan yang luar biasa, akibat rendahnya daya beli. Sekarang ini, pemerintah berupaya menjaga agar inflasi ini berada di zona aman.
“Kalau naik terlalu jauh tidak baik, dan turun terlalu jauh dari angka amannya juga tidak bagus. Makanya pemerintah menghadirkan solusi yang bisa menjaga kondisi inflasi berada di zona aman,” tutupnya. (*)