batampos – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ansar mengatakan penandatanganan NPHD ini merupakan bentuk komitmen dari Pemprov Kepri untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami sepakati NPHD tentang Pendanaan Penyelenggaraan/Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Ansar usai acara di Gedung Graha Kepri, Rabu (1/11).
Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi dan Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril, bersama Gubernur Ansar.
Baca Juga: Jadwal Pendistribusian Paket Sembako Murah Kamis 2 November di Nongsa, Cek Lokasinya
Mantan Bupati Bintan ini menjelaskan berdasarkan laporan berita acara Pemprov Kepri menganggarkan sebesar Rp141 miliar untuk KPU dan Bawaslu Kepri Rp57 miliar.
“Kami berharap dengan bantuan dana hibah ini, penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan sukses, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang aman, lancar dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Ansar.
Ansar menyebutkan, kebutuhan pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan ini telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemrov Kepri bersama KPU dan Bawaslu Kepri.
“Saya berharap penegakkan aturan bisa tegas. Peran KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu sangat penting. Kami juga sangat berhati-hati soal anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang double untuk pelaksanaan kegiatan yang sama. Karena ada pembiayaan dari APBN juga,” terang Ansar.
Ia juga berharap KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri dapat bekerja secara maksimal untuk menyukseskan penyelengaraan Pilkada 2024 mendatang.
Baca Juga: Lampu Jalan Menuju Seibeduk Padam, Warga: Seram Kalau Pulang Kerja Malam
“Kita doakan semua berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip pesta demokrasi. Masyarakat juga diimbau untuk turut terlibat dalam mengawasi pesta demokrasi ini,” ajak Ansar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril mengungkapkan, anggaran hibah senilai Rp57 miliar yang diterima oleh pihaknya sebagian besar diperuntukkan untuk honorarium petugas adhoc yang terdiri panitia pengawas kecamatan (Panwascam), pengawas kelurahan atau desa (PKD) serta pengawas tempat pemungutan suara (TPS).
“Kita selaku pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada selalu siap untuk melakukan proses pengawasan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024,” tuturnya.
Selain untuk biaya honor dan lainya, Zulhadril menyebutkan bahwa anggaran hibah tersebut juga digunakan untuk biaya operasional petugas serta pendidikan dan partisipatif atau sosialisasi kepada masyarakat.
“Semua sudah sesuai dengan peruntukkannya. Tinggal kami bagaimana menjalankan nanti. Karena pesta demokrasi sudah semakin dekat. Kami akan fokus mensukseskan,” tutupnya. (*)
Reporter: YULITAVIA