batampos– Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengklarifikasi kabar mengenai usulan penundaan investasi di Pulau Rempang, Batam. Ternyata usulan tersebut tidak berlaku untuk seluruh wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang masih mengalami resistensi sosial, khususnya di kawasan Sembulang.
Katanya, penundaan investasi di wilayah Sembulang merupakan langkah preventif dan responsif untuk meredam ketegangan di lapangan. Investasi di Rempang tetap berjalan, tapi perlu memperhatikan stabilitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar.
“Yang kami sampaikan adalah penundaan terbatas. Bukan seluruh Rempang. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap masyarakat yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi,” kata Iftitah dalam keterangan resminya.
Sembulang merupakan salah satu titik utama resistensi dalam proyek pengembangan Rempang Eco City. Wilayah ini dihuni oleh warga yang menolak relokasi dan menyuarakan hak-hak atas tanah ulayat serta keberlanjutan lingkungan.
BACA JUGA: Warga Sembulang Tolak Kebijakan Transmigrasi Lokal
Sementara itu, BP Batam menyatakan belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Transmigrasi mengenai usulan penundaan investasi di wilayah Sembulang. Kepala Biro Humas dan Protokol BP Batam, Mohamad Taofan, mengatakan koordinasi dengan kementerian hingga saat ini masih fokus pada percepatan pembangunan hunian untuk warga yang direlokasi.
“Sampai sekarang kami belum terinformasi soal itu. Jika ada perkembangan dari pusat, tentu akan segera kami tindak lanjuti di tingkat daerah,” kata dia, Kamis (31/7).
Saat ini BP Batam bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian PUPR tengah bekerja sama dalam pembangunan rumah hunian tetap serta fasilitas pendukung lainnya untuk warga yang direlokasi dari Rempang.
Fokus pemerintah masih pada penyediaan infrastruktur dasar seperti rumah, jalan akses, dan utilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat di hunian baru. Taofan pun berharap, kerja sama lintas kementerian ini dapat mempercepat proses relokasi dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan.
Hingga kini, proses relokasi warga Rempang terus berjalan meski diwarnai berbagai dinamika di lapangan. (*)