batampos – Tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Kapal Landing Craft Tank (LCT) Mutiara Garlib Samudera di perairan Pulau Dangas memukul keras kehidupan nelayan Kota Batam. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam, Muslimin, menyebut sedikitnya sekitar 7.000 nelayan di enam kecamatan terdampak langsung pencemaran laut tersebut.
Enam kecamatan yang terdampak yakni Sekupang, Belakang Padang, Bulang, Lubuk Baja (Tanjung Uma), Batu Ampar, serta Batu Besar–Nongsa. Namun, dampak paling parah dirasakan nelayan di Sekupang dan Belakang Padang.
“Kalau dijumlahkan itu sekitar 7.000-an nelayan. Tapi yang betul-betul kena dampak parah itu Sekupang dan Belakang Padang,” kata Muslimin, Senin (9/2).
Baca Juga: Asuransi Rp5 Miliar Terungkap di Balik Pencemaran Limbah Hitam Laut Dangas
Dampak paling nyata dirasakan nelayan dingkis, ikan musiman bernilai ekonomi tinggi yang biasanya panen menjelang Imlek. Namun, tumpahan minyak justru datang di momen krusial tersebut.
“Kelong mereka tak ada ikan. Minyak itu mengalir ke jaring, ke tiang-tiang kayu. Dingkis ini sangat sensitif, begitu kena bau minyak, dia tidak mau masuk,” tegasnya.
Menurut Muslimin, saat ini bukan sekadar penurunan produksi, melainkan nol hasil tangkapan bagi banyak nelayan.“Bukan penurunan lagi, sudah pasti tidak ada hasil,” tuturnya.
HNSI memperkirakan produksi dingkis tahun ini anjlok hingga 70 persen dibandingkan tahun lalu.“Paling-paling hanya 30 persen hasilnya, itu pun belum tentu. Tahun lalu sehari bisa ratusan kilo, bahkan ton. Sekarang belum ada yang dapat seperti itu,” ujarnya.
Tak hanya nelayan musiman, nelayan harian juga terdampak akibat minyak yang mengalir mengikuti pasang surut dan menempel di bebatuan serta perairan dangkal.
“Kalau air surut, minyak itu nempel di batu-batu. Begitu pasang, dia kena lagi. Dampaknya bukan sebentar, bisa 2 sampai 3 tahun baru pulih,” katanya.
Muslimin menilai penanganan awal tumpahan limbah B3 terlambat. Oil boom baru dipasang beberapa jam setelah kejadian, sementara limbah sudah lebih dulu menyebar.
“Waktu tumpah pertama oil boom belum ada. Sudah tumpah dulu baru turun. Yang pecah karungnya berapa banyak, kita juga tidak tahu,” tegasnya.
Menurutnya, oil boom tidak akan efektif jika limbah sudah terlepas dan menyebar keluar lokasi.“Kalau sudah lepas ke luar, mana bisa di-oil boom lagi,” ujarnya.
HNSI menuntut tanggung jawab penuh dari pemilik kapal, termasuk kompensasi nyata bagi nelayan, bukan sekadar janji atau alasan kelalaian.“Mereka lalai, tapi nelayan yang menerima dampaknya. Harus ada kompensasi. Nelayan sekarang sudah tidak dapat rezeki,” kata Muslimin.
Ia mengaku HNSI telah berkoordinasi dengan DLH Kota Batam dan saat ini sedang dilakukan pendataan nelayan terdampak. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak perusahaan.“Kami belum tahu apakah perusahaan punya asuransi atau tidak. Katanya-katanya saja. Nelayan butuh bukti, bukan janji,” tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Batam, HNSI juga mendesak agar pihak perusahaan hadir langsung, bukan diwakili.“Kalau diwakili, tidak bisa diputuskan. Harus yang bertanggung jawab hadir, bertemu nelayan,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah pusat melalui KLHK, bersama pemerintah daerah, serius menangani pemulihan laut Dangas agar nelayan bisa kembali melaut dengan aman dan berkelanjutan.“Yang penting sekarang kompensasi nyatalah. Nelayan sudah mengeluh semua, baik nelayan dingkis maupun nelayan harian. Dampaknya besar sekali,” pungkas Muslimin.
Seorang nelayan dingkis di perairan Sekupang Syarif membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut saat ini nelayan nyaris tidak mendapatkan hasil sama sekali.“Bukan turun lagi, Bang. Ini sudah tidak ada hasil. Biasanya sehari bisa ratusan kilo, sekarang jauh berkurang,” ujarnya.
Padahal, momen jelang Imlek merupakan masa panen utama nelayan dingkis. Harga dingkis saat ini sudah mencapai Rp300 ribu per kilogram dan diperkirakan melonjak hingga Rp500 ribu per kilogram saat Imlek. Namun, tingginya harga tidak berdampak pada nelayan karena ikan sulit didapat.
“Harga naik karena ikannya tidak ada. Bukan karena hasil banyak,” tuturnya. (*)