batampos – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam menyoroti tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di tengah rata-rata 17 ribu lulusan SLTA setiap tahun, lulusan SMA justru menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Batam.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan kondisi ini berbeda dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinilai lebih cepat terserap ke dunia kerja, terutama sektor industri.
“Dari 60 SMK di Batam, sebanyak 37 sekolah sudah membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK). Melalui BKK ini, sekolah terus menjalin kerja sama dengan perusahaan, baik untuk praktik kerja lapangan maupun penempatan kerja,” ujar Yudi, Rabu (28/4).
Menurutnya, mayoritas alumni SMK di Batam terserap ke sektor industri karena memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, khususnya manufaktur yang masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Batam.
Sementara itu, lulusan SMA lebih banyak bersaing di sektor non-skill seperti operator produksi, karyawan toko, swalayan, restoran, rumah makan, kedai kopi hingga layanan jasa lainnya.
“Faktanya, jenis pekerjaan itu justru kurang diminati oleh warga Batam sendiri, padahal peluangnya cukup banyak,” katanya.
Yudi juga menanggapi sorotan terkait dominasi tenaga kerja ber-KTP luar Batam yang jumlahnya mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang. Menurut Yudi, data administrasi kependudukan belum sepenuhnya bisa dijadikan indikator bahwa pekerja tersebut merupakan penduduk luar Batam.
“Kita belum bisa memastikan apakah pekerja dengan NIK di luar kode 2171 itu memang penduduk luar Batam atau sebenarnya sudah menjadi warga Batam permanen namun belum melakukan perpindahan administrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, tantangan utama Disnaker saat ini bukan hanya tingginya jumlah pencari kerja, tetapi juga keterbatasan lowongan yang tercatat secara resmi dan kecepatan proses pencocokan antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja.
Untuk menjawab tantangan itu, Disnaker Batam telah menyiapkan sejumlah strategi percepatan penempatan tenaga kerja.
Di antaranya memperkuat kemitraan dengan perusahaan, mengoptimalkan pencatatan lowongan kerja, hingga memberi teguran perusahaan yang tidak melaporkan kebutuhan tenaga kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023.
Selain itu, Disnaker juga akan mempercepat sistem penempatan kerja berbasis kebutuhan industri, khususnya sektor manufaktur, melalui kunjungan langsung ke perusahaan untuk menyerap rencana kebutuhan tenaga kerja dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
“Jadi kita jemput bola. Saat monitoring dan pembinaan ke perusahaan, kita sekalian tampung proyeksi kebutuhan tenaga kerja mereka ke depan,” katanya.
Disnaker juga tengah menyiapkan basis data pencari kerja berbasis keterampilan, bukan sekadar identitas, tetapi juga memuat keahlian, minat, dan pengalaman kerja masing-masing pencari kerja.
Dengan sistem ini, perusahaan dapat lebih cepat menemukan kandidat yang sesuai, mulai dari bidang akuntansi, administrasi, teknisi hingga bidang lainnya.
Tak hanya itu, Disnaker juga mengembangkan sistem komunikasi cepat melalui grup HRD dan WhatsApp blast agar setiap lowongan yang masuk bisa langsung disebarluaskan kepada kandidat yang relevan.
Di sisi lain, Disnaker menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk mendorong siswa SMA dan SMK meningkatkan kemampuan bahasa asing agar memiliki daya saing global, termasuk peluang bekerja di luar negeri.
“Intinya, Disnaker terus bekerja untuk menekan angka pengangguran di Kota Batam, terutama di usia emas produktif yang masih sangat dibutuhkan industri,” tutup Yudi.
Secara nasional, berdasarkan klasifikasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS), usia produktif berada pada rentang 15 hingga 64 tahun, dengan kelompok usia 15–24 tahun menjadi fokus utama program pemagangan dan penyerapan kerja awal.(*)