batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-14 secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi Batam dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, kepada Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Selasa (2/6).
Dalam sambutannya, Emmy Mutiarini menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian akhir dari proses audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penilaian opini BPK didasarkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Li Claudia Chandra mengatakan capaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.
“Opini WTP ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Li Claudia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi BPK akan dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kepercayaan ini harus dijaga melalui kerja nyata. Kami akan terus memperbaiki tata kelola keuangan agar semakin efektif, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsistensi meraih opini WTP menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batam. (*)