Sabtu (4/7). Foto. Andre untuk Batam Pos
batampos – Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yan Rusmanto, menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas pemasyarakatan yang melanggar aturan. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam, Sabtu (4/7).
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam pembinaan narapidana dan anak binaan.
Dalam arahannya, Yan menekankan pentingnya pembinaan yang berkualitas, pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan, serta peningkatan profesionalisme dan integritas seluruh petugas pemasyarakatan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar mendukung Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam memberantas peredaran narkoba dan praktik penipuan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Tidak ada toleransi kepada setiap petugas. Jalankan tugas sesuai dengan aturan, melanggar aturan maka siap menjalani hukuman. Tugas pemasyarakatan adalah membina hingga warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu pengetahuan,” tegas Yan.
Menurutnya, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari keberhasilan membina warga binaan agar siap kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh petugas membangun budaya kerja yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada pembinaan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap proses reintegrasi sosial warga binaan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar, memaparkan kondisi pemasyarakatan di wilayah Kepri sekaligus mengapresiasi kinerja seluruh jajaran.
Menurut Aris, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menyamakan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Melalui forum ini kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujarnya.
Ia berharap komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan di Kepulauan Riau semakin kuat dalam mewujudkan pembinaan yang humanis, profesional, dan mampu mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan setelah menjalani masa pidana. (*)