batampos – Pemerintah memilih Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sebagai lokasi pertama pelaksanaan Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Pesisir (SiTaskin Pesisir).
Program lintas kementerian dan lembaga ini menjadi model baru pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, bukan sekadar pemberian bantuan sosial.
Peluncuran program tersebut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule, serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Selasa (7/7).
Pemilihan Batam sebagai lokasi perdana bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai daerah ini telah menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten sekaligus memiliki kawasan pesisir dengan potensi ekonomi kelautan yang besar untuk dikembangkan.
Baca Juga: Hujan Lebat Disertai Petir Masih Mengintai Batam dan Bintan, Warga Diminta Waspada
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 ribu jiwa masih masuk kategori masyarakat miskin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Batam terus mengalami penurunan, dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat pesisir.
Program tersebut antara lain bantuan kapal dan alat tangkap, bantuan bibit ikan, pembangunan keramba, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
”Alhamdulillah sekarang nelayan-nelayan kita yang ada di pesisir sudah seluruhnya di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kami anggap berkontribusi dalam konteks mengentaskan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut mengantarkan Batam meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo sebagai daerah terbaik pertama dalam upaya pengentasan kemiskinan pada tahun lalu.
Namun Amsakar mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak boleh berhenti pada statistik semata. Program yang diluncurkan pemerintah pusat harus benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan memiliki tiga substansi utama, yakni menghadirkan sesuatu yang sebelumnya belum tersedia, meningkatkan kualitas fasilitas yang sudah ada, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang masih tertinggal.
”Program SiTaskin ini menjadi bagian penting dalam memberdayakan masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” katanya.
Baca Juga: Perbaikan Pipa Rampung, Suplai Air di Piayu Mulai Pulih Bertahap
Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
”Banyak agenda nasional yang saat peluncurannya begitu meriah, tetapi setelah itu tidak terdengar lagi. Saya yakin SiTaskin akan berbeda karena akan menghadirkan program-program konkret yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Kampung Nelayan Jadi Motor Penggerak
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan SiTaskin Pesisir akan berjalan beriringan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Konsep tersebut tidak hanya membangun infrastruktur perkampungan nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru agar masyarakat pesisir memperoleh nilai tambah dari hasil perikanan.
Didit mencontohkan keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri yang dibangun pada 2023.
Menurut dia, pendapatan masyarakat nelayan di kawasan tersebut meningkat hingga 113 persen atau sekitar 47 persen dibandingkan sebelum program berjalan.
Selain peningkatan pendapatan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya dipasarkan untuk konsumsi lokal kini telah dipasarkan ke Surabaya, Bali, Bitung bahkan mulai menembus pasar ekspor.
Model tersebut diharapkan dapat diterapkan di Batam, termasuk kawasan Sekanak Raya yang sebelumnya telah ditinjau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia meminta masyarakat bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjaga keberlanjutan program agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Menurut Didit, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari delapan klaster prioritas nasional, khususnya klaster swasembada pangan yang berkaitan erat dengan sektor kelautan dan perikanan.
Tahun ini KKP menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Hingga pertengahan tahun, sekitar 100 kampung telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan.
Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan konsumsi protein ikan sekaligus menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Didit menegaskan setiap daerah tidak akan menggunakan pola pembangunan yang sama.
Setiap lokasi akan melalui proses asesmen, termasuk memastikan status lahan telah clear and clean, kondisi sosial masyarakat, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Selain pembangunan kampung nelayan, KKP juga mengembangkan Kampung Budidaya Ikan Tematik yang diharapkan mampu menghubungkan kawasan pesisir dengan daerah pedalaman melalui rantai produksi perikanan yang lebih luas.
”Kami menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi. Tidak usah merasa besar. Kita turun bersama menjalankan program mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Didit.
Libatkan Belasan Kementerian
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule mengatakan SiTaskin Pesisir menjadi program lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga lembaga sosial.
Setiap instansi membawa program sesuai bidang masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Kementerian Perindustrian memberikan pelatihan wirausaha baru industri olahan pangan, sedangkan Bappenas mendampingi perencanaan percepatan pengentasan kemiskinan.
Kementerian Dalam Negeri bersama BP Taskin memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sementara Kementerian Perhubungan membuka layanan Gerai Pas Kecil untuk legalisasi kapal nelayan.
Program lain meliputi literasi keuangan dan migrasi aman dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pembangunan jaringan air bersih oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pembiayaan usaha mikro melalui PNM Mekaar, bantuan lumbung pangan dan sembako dari Baznas.
Pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial, sertifikasi halal bagi UMKM oleh BPJPH, hingga program percepatan penurunan stunting, jambanisasi dan rumah layak huni dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) juga menyalurkan bantuan tablet pendidikan bagi anak sekolah, sedangkan Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih jagung untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Iwan mengatakan banyaknya kementerian yang terlibat menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
”Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi bersama sehingga target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan Batam dipilih sebagai lokasi pertama SiTaskin Pesisir karena keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai dapat menjadi model nasional dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih menjadi pondasi pembangunan kawasan, sedangkan SiTaskin berfungsi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi berbagai program pemerintah.
Saat ini angka kemiskinan nasional berada di kisaran 8,25 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 persen pada 2029, sehingga dibutuhkan penurunan rata-rata sekitar satu persen setiap tahun agar target tersebut dapat tercapai. (*)