batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan. Untuk pertama kalinya, lembaga tersebut menyatakan tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai operasional rutinnya pada 2027, melainkan mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (16/7), yang dipimpin Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun Anggaran 2027.
Andre menyebut capaian tersebut sebagai catatan penting dalam sejarah BP Batam.
”Ini baru pertama dalam sejarah BP Batam tidak meminta APBN, tetapi menggunakan PNBP. Ini patut kita apresiasi,” katanya.
Namun, apresiasi itu tidak menutup sejumlah persoalan yang dinilai masih menghambat kualitas pembangunan Batam.
Baca Juga: Nikmatnya Korean Fried Chicken! Ini 4 Tempat Makan Ayam Goreng Korea Favorit di Batam
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang 2025 mencapai 6,76 persen, dengan pertumbuhan triwulan IV sebesar 7,49 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat mencapai Rp253,6 triliun.
Di sektor investasi, realisasi investasi berdasarkan data LKPM BKPM mencapai Rp44,01 triliun atau naik 72,83 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp25,46 triliun. Nilai itu bahkan melampaui target investasi sebesar Rp36,9 triliun atau setara 118,97 persen.
Jika menggunakan metode bottom-up, total investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun.
Menurut Amsakar, lonjakan tersebut terutama ditopang investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang melonjak dari Rp8,16 triliun menjadi Rp18,43 triliun atau tumbuh 125,86 persen. Sementara penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp17,30 triliun menjadi Rp25,58 triliun atau naik 47,81 persen.
Di sisi penerimaan, BP Batam membukukan realisasi PNBP semester I 2026 sebesar Rp1,053 triliun atau 43,06 persen dari target tahunan Rp2,447 triliun. Angka tersebut meningkat 25,88 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, piutang usaha berhasil ditekan dari Rp572,81 miliar pada 2024 menjadi Rp443,60 miliar pada 2025 atau turun Rp129,2 miliar.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR mengingatkan bahwa indikator makro tersebut belum sepenuhnya tercermin pada pelayanan publik.
Baca Juga: BI Kepri Tegaskan Pembayaran Gunakan QRIS Tanpa Minimal Transaksi dan Tanpa Biaya Tambahan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, mengapresiasi kemampuan BP Batam membiayai operasionalnya sendiri. Namun ia menilai keberhasilan finansial harus diikuti dengan penyelesaian berbagai persoalan dasar kota.
Ia menyoroti pembangunan jalan utama yang kini mencapai lima lajur, tetapi belum diimbangi sistem drainase yang memadai.
”Begitu kita turun dari bandara, jalannya sudah lima lajur. Tapi di beberapa titik saluran airnya masih kurang. Kalau satu titik banjir, dampaknya bisa meluas. Contohnya di sekitar K-Square, setiap hujan masih tergenang,” ujarnya.
Menurut Sturman, Batam masih memiliki potensi pendapatan yang jauh lebih besar jika seluruh aset dan kewenangan BP Batam dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga mengapresiasi penataan reklame yang dinilai membuat wajah kota lebih tertib, namun mengingatkan persoalan sampah masih belum tertangani secara menyeluruh.
”Kalau persoalan sampah ini bisa diselesaikan, Batam bukan hanya menjadi kota industri, tetapi juga kota tujuan pariwisata,” katanya.
Selain itu, ia menilai Batam membutuhkan jalan lingkar (ring road) tambahan agar kemacetan tidak terkonsentrasi di satu titik. Menanggapi kritik tersebut, Amsakar mengakui persoalan banjir merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan kota.
Menurutnya, pembangunan kawasan baru berlangsung hampir bersamaan sehingga infrastruktur pendukung, terutama drainase, harus dikejar agar sejalan dengan pemanfaatan lahan.
Ia juga mengungkapkan BP Batam tengah mempercepat penertiban lahan tidur. ”Sekarang ada kebijakan, kalau lahan dua tahun tidak dikelola maka akan dilakukan pencabutan. Kami sedang mendorong agar lahan-lahan tersebut segera dimanfaatkan, sementara infrastruktur pendukung dibangun secara paralel,” katanya.
Dalam rencana kerja 2027, BP Batam mengalokasikan puluhan kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan konektivitas darat serta program pengendalian banjir melalui pembangunan sumber daya air dan irigasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan penanganan banjir dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam karena keduanya berada di bawah kepemimpinan ex officio yang sama.
Ia mengaku sejak awal 2026 seluruh titik banjir telah dipetakan bersama camat dan organisasi perangkat daerah terkait.
”Kami turun langsung ke lapangan, termasuk pada akhir pekan. Semua titik banjir kami data, dianalisis, kemudian ditentukan prioritas penanganannya. Memang tidak mungkin selesai dalam satu tahun, sehingga dilakukan bertahap sesuai tingkat urgensinya,” ujar Mouris.
Terkait usulan jalan lingkar baru, ia mengungkapkan BP Batam sedang menyiapkan rencana pengembangan tujuh Wilayah Penataan Prioritas (WPP). Dua di antaranya akan membentuk konektivitas jalan lingkar luar yang menghubungkan Nongsa hingga Tanjung Pinggir, Sekupang.
”Konsepnya sudah hampir matang. Kalau sudah mendapat izin pimpinan, akan kami sampaikan ke publik,” katanya.
RDP tersebut menunjukkan bahwa di balik capaian investasi dan kemandirian fiskal BP Batam, DPR masih melihat sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai. Mulai dari banjir, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan jaringan jalan baru dinilai menjadi ujian berikutnya agar pertumbuhan ekonomi Batam benar-benar diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
