batampos – Pendapatan Pemerintah Kota Batam hingga akhir Semester I 2026 telah mencapai Rp2,022 triliun atau 48,34 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp4,184 triliun.
Jika mengacu pada target APBD Kota Batam sebesar Rp4,3 Triliun realisasinya setara 47,04 persen.
“Capaian tersebut ditopang terutama oleh penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor properti, konsumsi, dan pariwisata yang menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang enam bulan pertama tahun ini,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Arzamansyah, Kamis (23/7).
Di dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp2,09 triliun sepanjang 2026. Hingga pertengahan tahun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp288,17 miliar atau 54,66 persen dari target Rp527,18 miliar.
Baca Juga: Catat Jadwal Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah, Hindari Sanksi Keterlambatan
Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang telah menyumbang Rp197,95 miliar atau sekitar 45,25 persen dari target Rp437,42 miliar
Namun, pertumbuhan paling mencolok justru datang dari sektor konsumsi dan pariwisata. Penerimaan pajak restoran meningkat 22,46 persen sedangkan pajak hotel melonjak 32,9 persendibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Raja, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas pariwisata di Batam serta semakin optimalnya penggunaan sistem pelaporan transaksi berbasis tapping box.
“Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa dan pariwisata, terus bergerak positif sehingga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah,” ujarnya.
Kinerja PAD juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu. Hingga Semester I 2026, realisasi PAD mencapai Rp1,262 triliun meningkat dari Rp1,060 triliun pada periode yang sama tahun 2025.
Secara tahunan (year on year), pertumbuhan PAD tersebut mencapai 19,05 persen mencerminkan meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah di tengah pemulihan ekonomi Batam.
Baca Juga: Hari Pertama Jadi Siswa SMA, 480 Pelajar SMAN 1 Batam Dibekali Cara Hadapi Bullying dan Narkoba
Menurut Raja, terdapat sejumlah faktor yang mendorong kenaikan tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi Batam yang berada di kisaran 7 persen telah menggerakkan aktivitas dunia usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Faktor berikutnya adalah kebijakan stimulus fiskal yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui program diskon pokok dan penghapusan maupun pengurangan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 70 persen selama periode April hingga Juni 2026.
“Kebijakan itu dinilai mendorong masyarakat lebih aktif menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” ujarnya.
Selain itu, digitalisasi pelayanan perpajakan serta pemutakhiran data wajib pajak terus dilakukan untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan akurasi data penerimaan.
Meski demikian, tidak seluruh jenis pajak menunjukkan kinerja sesuai harapan. Hingga pertengahan tahun, penerimaan dari pajak reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pajak parkir masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Raja mengakui optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Dinamika perekonomian, kondisi cuaca, hingga fluktuasi aktivitas usaha disebut memengaruhi penerimaan di beberapa sektor.
Di sisi lain, pemerintah juga masih melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak agar potensi penerimaan yang selama ini belum tergali dapat dioptimalkan.
“Karena itu kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah,” kata Raja.
Dengan realisasi yang telah mendekati separuh target tahunan, Pemerintah Kota Batam berharap tren pertumbuhan ekonomi, sektor properti, dan industri pariwisata tetap terjaga hingga akhir tahun sehingga target pendapatan daerah 2026 dapat tercapai. (*)