batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mulai mengarahkan transformasi digital pada sektor pelayanan publik yang selama ini masih konvensional, salah satunya pada tata kelola parkir dan retribusi sampah.
Amsakar menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan retribusi guna meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bagaimana agar retribusi sampah kita itu bisa dilakukan digitalisasi. Karena saya percaya, dengan cara seperti itu frekuensi tatap muka bisa dikurangi dan sedikit banyak pasti akan ada peningkatan PAD,” ujarnya.
Gagasan tersebut disampaikan dalam forum High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Harris Hotel Batam Center, Senin (27/4) pagi.
Menurut Amsakar, ide tersebut sengaja dilempar ke forum agar menjadi bahan pembahasan bersama lintas instansi dan pemangku kepentingan.
“Saya lemparkan ke forum supaya menjadi agenda yang dipertentangkan, dibahas, dan didiskusikan,” tegasnya.
Ia menilai, sistem pembayaran digital tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga dapat meminimalisasi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi daerah yang selama ini masih mengandalkan transaksi langsung.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dohar Mangalondo Hasibuan, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya Pemko Batam mempercepat digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD.
DLH, kata Dohar, akan mulai merumuskan skema retribusi sampah berbasis digital, salah satunya melalui sistem pembayaran seperti virtual account.
“Nanti akan kita bahas di forum internal terkait arahan Pak Wali. Untuk waktu realisasinya memang belum bisa dipastikan, tapi akan kita akomodir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pihaknya telah mulai menerapkan digitalisasi parkir. Dari total 593 titik parkir, sekitar 100 titik di antaranya sudah menggunakan sistem pembayaran QR.
“Seratus titik itu dikelola oleh pihak ketiga, seperti di mal. Setorannya langsung masuk ke Badan Pendapatan Daerah. Untuk sebagian kawasan ruko juga sudah, namun parkir tepi jalan masih menggunakan sistem manual,” kata dia.(*)