batampos – Kinerja fiskal Pemerintah Kota (Pemko) Batam dinilai masih berada pada kategori kuat, ditopang oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang mendekati target pada 2025 lalu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, kapasitas fiskal Batam masuk kategori tinggi jika dilihat dari komparasi PAD terhadap total pendapatan daerah.
“Kalau kita lihat dari komparasi PAD terhadap pendapatan secara keseluruhan, posisi fiskal Batam masih kuat,” ujarnya, Selasa (28/4).
Pada tahun 2025, kata Raja, realisasi PAD Batam tercatat mencapai Rp1,86 triliun atau 96,31 persen dari target Rp1,95 triliun. Meski belum sepenuhnya memenuhi target, selisihnya masih di bawah ambang toleransi 5 persen.
“Artinya masih dalam batas aman. Kebutuhan belanja daerah juga tetap terpenuhi, tidak ada tunda salur, dan tidak ada tunggakan kepada pihak ketiga,” jelas dia.
Untuk tahun 2026 ini, Pemko Batam menargetkan total pendapatan daerah sebesar Rp4,29 triliun, dengan kontribusi PAD ditargetkan mencapai Rp2,5 triliun.
Dari sisi sumber penerimaan, sektor pajak masih menjadi tulang punggung PAD Batam. Kontributor terbesar berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, serta pajak daerah lainnya.
Raja menyebut, pada 2025 sektor BPHTB bahkan melampaui target. Realisasinya mencapai Rp540 miliar atau 109 persen dari target yang ditetapkan.
“Ini menunjukkan potensi pajak di Batam masih sangat besar, terutama dari sektor properti,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada potensi penerimaan dari sektor retribusi yang belum tergarap optimal, seperti retribusi sampah dan parkir.
“Kalau ini bisa dioptimalkan, tentu pendapatan kita bisa lebih tinggi lagi. Ini yang sedang kita dorong,” ujarnya.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat digitalisasi sistem pajak dan retribusi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Melalui forum tersebut, Pemko Batam merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kita dorong digitalisasi supaya potensi-potensi yang selama ini belum terpantau bisa dimaksimalkan,” kata Raja.(*)