batampos – Komitmen pengembang di Batam untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan lahan serta lonjakan harga material bangunan dinilai semakin menekan keberlanjutan pembangunan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Batam Robinson Tan mengatakan para pengembang tetap berupaya berpartisipasi dalam program nasional tersebut meski kondisi di lapangan semakin berat.
“Teman-teman pengembang masih berkomitmen untuk ikut menyukseskan program Presiden membangun 3 juta rumah. Namun, Batam memiliki keterbatasan, terutama dari sisi ketersediaan lahan,” kata Robinson, Senin, (20/7).
Baca Juga: Spanyol Juara Dunia, Batam Larut dalam Euforia Nobar
Selain persoalan lahan, kenaikan harga material bangunan menjadi tantangan lain yang membebani pengembang. Menurut Robinson, dalam beberapa waktu terakhir harga material meningkat sekitar 15 hingga 20 persen.
“Sementara itu, harga jual rumah FLPP yang ditetapkan pemerintah belum mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat margin keuntungan pengembang semakin tipis. Padahal, sejak awal pembangunan rumah subsidi memang menawarkan keuntungan yang relatif kecil dibandingkan proyek komersial.
“Kenaikan harga material cukup signifikan, tetapi harga rumah FLPP belum berubah. Ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi pengembang,” ujarnya.
Meski demikian, REI Batam menyatakan tetap mendukung upaya pemerintah mengurangi angka backlog perumahan melalui pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Robinson, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pengembang. Ia menilai seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran melalui berbagai kebijakan yang dapat menekan biaya pembangunan.
Baca Juga: Pecinta Kuliner Merapat! Ini 4 Telur Barendo Enak di Batam yang Wajib Dicoba
Ia mendorong adanya penyesuaian harga rumah subsidi agar selaras dengan kenaikan biaya konstruksi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mempercepat proses perizinan, mendukung penyediaan infrastruktur dasar, serta memberikan kemudahan lain yang dapat menjaga kelayakan proyek rumah subsidi.
“Seluruh stakeholder harus ikut berkontribusi, mulai dari kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur hingga kebijakan lain yang bisa menekan biaya pembangunan. Ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah,” kata Robinson.
Ia menambahkan, kenaikan harga material turut berdampak pada biaya pematangan lahan dan pembebasan lahan yang terus meningkat.
Menurutnya, tanpa adanya penyesuaian kebijakan, tantangan tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pengembang menyediakan rumah subsidi dalam jumlah yang dibutuhkan pemerintah. (*)