batampos – Peerintah Indonesia mendorong peningkatan daya saing kawasan industri di Batam melalui pemberian fasilitas yang setara dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam FTZ.
Usulan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, Jumat (17/7).
Airlangga mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai kerja sama Two Countries Twin Parks yang telah ditandatangani Indonesia dan China. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi MoU yang memiliki nilai investasi sekitar 2,5 miliar dolar AS.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri Batam perlu terus didorong karena sejumlah perusahaan asal China yang beroperasi di luar kawasan KEK juga menginginkan kemudahan berusaha yang setara.
“Perkembangan kawasan industri di Batam bisa ditingkatkan karena ada beberapa tantangan. Perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar KEK juga ingin mendapat fasilitas minimal setara dengan di KEK,” kata Airlangga.
Seperti di ketahui, Batam memiliki status FTZ di seluruh wilayah Batam. Dengan status ini, barang yang masuk ke Batam dari luar negeri dapat memperoleh fasilitas kepabeanan sehingga biaya logistik dan produksi menjadi lebih kompetitif.
Selain itu, Batam juga punya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), yakni KEK Nongsa yang fokus pada ekonomi digital, pusat data (data center), dan pariwisata. Kemudian, KEK Batam Aero Technic yang fokus pada industri Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat.
FTZ dan KEK sama-sama memberikan insentif untuk mendorong investasi, tetapi memiliki tujuan, cakupan, dan fasilitas yang berbeda.
Dari sisi tujuan, FTZ memperlancar perdagangan internasional dan aktivitas ekspor-impor, sedangkan KEK mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi tertentu.
Dari sisi fasilitas, FTZ memberi kemudahan barang masuk yang bebas bea masuk, PPN, PPnBM, dan beberapa pungutan lain. Sedangkan KEK dalam FTZ, selain mendapatkan semua fasilitas FTZ, juga mendapat insentif fiskal dan nonfiskal sesuai jenis usaha.
“Hal inilah yang diinginkan China agar kawasan industri punya fasilitas seperti KEK (KEK dalam FTZ, red),” ujar Airlangga.
Selain membahas Batam, kedua menteri juga mengevaluasi perkembangan kerja sama perdagangan dan industri, termasuk peluang kolaborasi di sektor ekonomi digital. China hingga kini masih menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 167,48 miliar dolar AS pada 2025, sedangkan total investasi China dan Hong Kong di Indonesia mencapai sekitar 18 miliar dolar AS.
AI Jadi Agenda Kerja Sama
Dalam kunjungan yang sama, Airlangga juga bertemu dengan perusahaan teknologi asal China, Huawei dan ByteDance, guna membahas peluang investasi di bidang kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), infrastruktur digital, pusat data, pengembangan talenta digital, hingga keamanan siber.
Menurut Airlangga, Huawei merupakan mitra strategis yang dapat mendukung percepatan transformasi digital Indonesia melalui pengembangan infrastruktur AI dan komputasi awan (cloud), sedangkan ByteDance dinilai berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui investasi di Tokopedia dan TikTok Shop.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama lanjutan dengan ByteDance dalam pengembangan Large Language Models (LLM), machine learning, hingga generative AI untuk memperkuat riset dan inovasi teknologi di Indonesia. (*)