F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tingkat retail mulai menjadi perhatian di Kota Batam. Meski belum berdampak langsung terhadap sektor industri, kenaikan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pencatatan dan pengumpulan data di lapangan untuk melihat dampak riil dari kenaikan BBM nonsubsidi tersebut.
“Untuk pengaruh kenaikan BBM nonsubsidi saat ini masih dalam proses pencatatan oleh petugas. Kami belum bisa menyimpulkan dampaknya karena masih menunggu data yang masuk,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menegaskan, BPS tidak membuat proyeksi inflasi, melainkan hanya melakukan penghitungan berdasarkan data faktual yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dampak kenaikan harga energi tersebut baru dapat terlihat setelah data inflasi dihimpun secara menyeluruh.
“BPS hanya melakukan pencatatan dan penghitungan sesuai kondisi lapangan. Kami tidak mengeluarkan proyeksi inflasi,” tambahnya.
Meski belum ada angka pasti, Eko menyebut sektor transportasi menjadi yang paling cepat merasakan dampak kenaikan BBM nonsubsidi karena memiliki ketergantungan langsung terhadap bahan bakar.
“Yang paling berpotensi cepat terdampak adalah transportasi, karena berhubungan langsung dengan BBM. Dari situ akan berlanjut ke biaya logistik atau distribusi barang,” jelasnya.
Kenaikan biaya distribusi ini, lanjutnya, berpotensi memicu penyesuaian harga di tingkat pedagang, termasuk pada bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
Namun demikian, dampak tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi baru terjadi pada pertengahan April 2026.
“Kenaikan terjadi di pertengahan April, sehingga pengaruhnya akan terlihat setelahnya. Insya Allah inflasi April akan kita lihat pada awal Mei nanti,” katanya.
BPS Batam pun terus memantau perkembangan harga di lapangan untuk memastikan sejauh mana dampak kenaikan BBM terhadap inflasi daerah. Sementara itu, pelaku usaha diimbau untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya operasional, khususnya pada sektor transportasi dan distribusi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan berdampak langsung terhadap biaya logistik yang menjadi komponen penting dalam kegiatan industri di Batam.
Menurutnya, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong harga produk ekspor dari Batam menjadi lebih tinggi di pasar internasional. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menekan daya saing dan berujung pada penurunan permintaan.
“Kalau biaya logistik naik, tentu harga produk yang dijual ke pasar internasional juga akan naik. Kalau harga naik, permintaan bisa turun. Kalau permintaan menurun, produksi perusahaan juga bisa ikut berkurang,” ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan produksi akibat melemahnya permintaan berpotensi menghambat kinerja industri di Batam. Karena itu, pelaku usaha berharap kenaikan biaya logistik tidak terlalu tinggi agar tidak menambah beban perusahaan.
Selain itu, Rafki juga menyoroti potensi dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama jika kenaikan harga energi terus berlanjut atau bahkan merembet ke BBM subsidi.
“Kalau nanti kenaikan ini berlanjut, bahkan sampai ke BBM subsidi, tentu dampaknya akan jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk besaran dampaknya saat ini belum bisa diprediksi karena kondisi masih fluktuatif,” jelasnya.
Ia menegaskan, dunia usaha saat ini masih bersikap wait and see sambil memantau perkembangan harga energi global dan kebijakan pemerintah ke depan.
Dengan kondisi tersebut, baik pemerintah maupun pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengantisipasi potensi tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi akibat kenaikan harga energi, terutama melalui efisiensi biaya dan pengendalian harga di tingkat distribusi.(*)