batampos – Sekolah negeri di Batam umumnya kelebihan peminat. PPDB tingkat SMA dan SMK yang sedang berjalan juga demikian. Hampir semua sekolah sudah kelebihan pendaftar. SMKN 1 Batam misalkan sudah seribuan lebih yang mendaftar namun kuota daya tampung hanya 506 siswa saja.
Demikian juga dengan SMA dan SMK lainnya pendaftar umumnya sudah diatas seribuan orang pada hari kelima PPDB dibuka. Orangtua berharap agar anak mereka bisa diterima dan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri yang didaftar. Alasannya karena biaya pendidikan lebih murah dibandingkan sekolah swasta.
“Tak sanggup ke swasta dengan situasi ekonomi yang belum stabil seperti ini. Anak pertama saya sudah di sekolah swasta, yang kedua ini ke negeri dulu,” ujar Hendrik, warga Batuaji.
Meskipun banyak yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, namun tidak semuanya diakomodir. Bagaimana pun kuota daya tampung sekolah tetap dibatasi dengan keseimbangan dan kualitas pendidikan.
Di Batam SMA dan SMK Negeri hanya menampung sekitar 10 ribu siswa saja. Sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Disdik Kepri, tahun ini SMA Negeri di kota Batam menampung 7.056 siswa, SMK Negeri sebanyak 4.828 orang dan SLB sebanyak 120 orang.
Sekolah Swasta Siap Tampung
Sementara sekolah swasta di Kota Batam mengaku siap menampung seluruh siswa yang tidak terakomodir di sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta yang bernaung di bawah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam berharap pemerintah merangkul mereka untuk mengatasi persoalan PPDB tersebut.
“Kami (sekolah swasta) ada. Kami sangat bersedia untuk menampung anak-anak ini. Kami mitra pemerintah. Pasti ada solusi kalau kami dipandang dengan baik,” ujar Ketua BMPS kota Batam Muhammad Raihan, belum lama ini.
Sesuai dengan data yang ada, anggota BMPS Kota Batam, kata M. Raihan mencapai 200-an sekolah dan ini sangat mampu mengakomodir semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP ataupun SD. Begitu juga dengan SMA dan SMK, BMPS Provinsi Kepri juga mampu mengakomodir semua sebab SMA dan SMK swasta di Kota Batam juga sangat mencukupi.
“Intinya di kebijakan pemerintah saja. Kalau semua mau akomodir di sekolah negeri ya tentu tak akan habis polemik ini. Kami ada loh. Persoalan SPP dan biaya administrasi lainnya tentu ada solusinya jika pemerintah mau merangkul kami dengan baik,” ujarnya.
Disebutkan Raihan, kebijakan penambahan ruangan kelas baru atau penambahan jumlah siswa di sekolah negeri bukan lah solusi yang tepat untuk mempertahankan mutu pendidikan di sekolah. Kebijakan ini hanya untuk menyenangkan hati masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerataan siswa ke sekolah swasta adalah solusi yang tepat demi mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.
“Swasta punya fasilitas yang memadai. Sangat taat dengan aturan yang ada. Ada kelebihan dengan berbagai pelatihan, bimbingan dan kegiatan ekskul. Kami selalu kekurangan siswa setiap tahunnya. Sementara sekolah negeri melimpah ruah dan terus dipaksakan untuk mengakomodir semua anak. Ini harus dirubah biar persoalan PPDB ini bisa terurai,” kata Raihan.
Terkait biaya pendidikan yang mahal, kata Raihan, tidak semua sekolah swasta mematok biaya SPP yang tinggi. Ada banyak sekolah yang biaya SPP hampir sama dengan sekolah negeri. Mahalpun SPP atau biaya pendidikan sekolah swasta itu bukan keputusan yang mutlak. Sekolah swasta juga punya kebijakan tersendiri untuk orangtua siswa yang benar-benar tidak mampu.
“Jadi intinya mari lihat kami sekolah swasta ini ada. Pasti ada solusi kalau dibicarakan dengan baik. Pemerintah harus peran aktif untuk hal seperti ini,” ujarnya. (*)
Reporter : Eusebius Sara