batampos – Di tengah arus urbanisasi yang terus mengalir ke Batam, Pemerintah Kota mulai memperkuat fondasi kebijakan berbasis data. Fokusnya bukan lagi sekadar mencatat jumlah pendatang, tetapi memastikan setiap kebijakan sosial dan pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan lonjakan penduduk dalam setahun terakhir mencapai lebih dari 17 ribu jiwa. Angka ini menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap kota semakin nyata, bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem bantuan sosial.
“Volume kedatangan ini rasio perbandingan antara 2024 dan 2025 ada pertumbuhan 17 ribu lebih pendatang berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan,” kata Amsakar, Rabu (29/4).
Menurutnya, tantangan terbesar bukan semata pada jumlah penduduk, tetapi bagaimana pemerintah mampu membaca data secara akurat. Hal ini menjadi penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Saat ini, pemerintah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama. Sebagai gantinya, digunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai lebih detail dalam memetakan kondisi masyarakat.
“DTSEN 1 sampai 5 inilah mereka yang dianggap memiliki hak untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Perubahan basis data ini berdampak langsung pada jumlah penerima bantuan. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah lansia penerima bantuan yang kini mencapai sekitar 4.000 orang. Namun di sisi lain, ada juga warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini tidak lagi masuk dalam kategori prioritas.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemko Batam melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh.
Pendataan difokuskan pada kelompok usia produktif hingga lansia, guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sekarang Disdukcapil sedang melakukan pemilahan data agar kebijakan ke depan tepat sasaran,” kata Amsakar.
Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci dalam menghadapi tekanan urbanisasi. Tanpa data yang kuat, berbagai program pemerintah berisiko tidak efektif, bahkan menimbulkan ketimpangan baru.
Selain itu, Amsakar juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana sosial tetap kondusif. Tingginya arus migrasi, menurutnya, harus diimbangi dengan rasa memiliki terhadap kota.
“Ayo kita memaknai Batam ini sebagai rumah kita bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah membentuk tim lintas sektor yang turun langsung ke lapangan, mulai dari penanganan lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan administrasi kependudukan.
Di tengah dinamika tersebut, Amsakar juga mengingatkan para pendatang agar datang dengan kesiapan, terutama dari sisi keterampilan kerja.
“Mikir-mikir juga mau ke Batam. Disarankan kalau mau masuk ke Batam lengkapi diri dengan skill,” katanya.(*)