batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam kembali melanjutkan program subsidi silang sebagai solusi bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Program ini ditujukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan melalui sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dan masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau bahasa sederhananya mereka yang kurang mampu. Desil itu ketetapan pusat dalam memberikan bantuan pendidikan. Data tersebut kami peroleh dari Dinas Sosial,” ujarnya.
Menurut Hendri, program subsidi silang menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak di Batam, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri akibat tingginya jumlah pendaftar setiap tahun.
Melalui program tersebut, Pemko Batam memberikan bantuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp400 ribu per bulan.
“Karena mereka tidak dapat menikmati sekolah negeri dan harus bersekolah di swasta, maka pemerintah membantu biaya pendidikan mereka melalui subsidi SPP ini,” kata Hendri.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut hanya diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, program ini dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Hendri menambahkan, program subsidi silang telah berjalan sejak tahun lalu dan telah dimanfaatkan oleh sejumlah sekolah swasta di Batam. Pada 2025, Pemerintah Kota Batam diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,8 miliar untuk mendukung program tersebut.
Menurutnya, subsidi silang tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kepadatan pendaftaran di sekolah negeri yang setiap tahun terus meningkat.
“Jadi pemerintah tetap hadir untuk memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan, meskipun mereka tidak tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.
Program subsidi silang diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan, sekaligus memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di Kota Batam.(*)