batampos – Pengusaha di Kota Batam mengeluhkan tingginya biaya logistik di Batam. Bahkan keluhan itu telah mereka sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, BP Batam telah menindaklanjuti pertemuan asosiasi ke Menko Bidang Perekonomian dengan menggelar forum diskusi bersama pelaku jasa kepelabuhan di Batam. Dimana, BP Batam telah menegaskan bahwa tarif kontainer sudah termurah.
”Setelah dijelaskan, mereka paham bahwa dari BP Batam tarif sudah termurah. Namun dari pihak ketiga yang harus diatur harganya,” ujarnya.
Mengenai pengaturan harga di pihak ketiga, nantinya akan menunggu keputusan dari Dewan Pengawas (Dewas). ”Jadi, lagi menunggu arahan (dari Dewas),” sambung Tuty.
Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan bahwa permasalahan pada kinerja layanan kepelabuhanan terutama di bidang logistik perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.
“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun di tataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujar Susiwijono.
Ia menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu ada peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.
Sementara Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kata Rudi, telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kegiatan usaha.
Rudi menegaskan bahwa biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.
“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari port to port (pelabuhan ke pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga door to door (pabrik ke pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” tegas Rudi.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, mengatakan, breakdown harga logistik serta perbandingan biaya logistik di Batam secara terperinci. Pihaknya mengatakan bahwa kegiatan kapal dari sisi logistik secara keseluruhan di Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.
“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, di antaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20 feet dikenakan biaya sekitar lima jutaan rupiah, sedangkan ukuran 40 feet akan dikenakan sekitar enam jutaan rupiah,” jelas Dendi.
Ubah Sistem Door to Door Jadi Door to Port
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Capt Daniel Burhanuddin, mengatakan, masalah mahalnya tarif kontainer ini karena ada penerapan harga door to door yang diterapkan forwader Singapura.
Ia mencontohkan, dengan adanya harga door to door ini, tarif sebelumnya sebesar 40 dolar naik menjadi 70 dolar. Sehingga, Singapura mengambil keuntungan yang lebih banyak tarif kontainer ini.
”Makanya, kalau menurut saya paling gampang itu menyelesaikannya, ubah sistem door to door menjadi door to port,” kata dia.
Sebab, dengan tarif door to door yang paling diuntungkan adalah perusahaan lokal Singapura. Sehingga dengan kebijakan door to port, tidak ada penambahan biaya yang dibebankan kepada pengusaha.
”Sekarang dia ambil untung sebagai contoh 40 dolar dia bikin menjadi 70 dolar. Jadi, ada penambahan mark up 30. Tapi kalau dia misalnya kita ganti door to port, pengusaha lokal kan cuma mengeluarkan 40 dolar saja,” jelasnya.
Penerapan sistem door to door ini dianggap Daniel sebagai ”penjajahan” gaya baru oleh Singapura. Penjajahan yang dimaksudkannya dalam artian ketergantungan dengan Singapura.
Sebagai contoh, kebijakan pembukaan wisatawan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun ketika Singapura belum membuka pintu wisatawan, tentu pemerintah Indonesia tak bisa berbuat apa-apa.
”Soal tarif yang tinggi itu door to door harus diubah menjadi door to port. Jadi, sejatinya Kadin itu mengundang pengusaha berbicara dan tanya pendapatnya satu per satu. Kok cuma bilang mahal, memang iya mahal, tapi apa sebabnya mahal? karena Singapura bikin door to door. Jadi, kita ditagih oleh mereka itu lah yang disebut penjajahan gaya baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap Singapura, dianggapnya sebagai penjajahan gaya baru. Sebab, Singapura yang hanya negara kecil, tapi mempunyai hasil ekspor yang paling banyak.
”Sistem door to door ini Singapura yang bikin, bukan kita. Nah, hal ini didukung oleh pemerintah. Maka ubah jadi door to port. Mengenai pengawasannya diberikan ke asosiasi. Tapi kan tidak ada sampai sekarang,” imbuhnya. (*)
Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RYAN AGUNG
