batampos – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri melaporkan adanya peningkatan signifikan Covid-19 di Provinsi Kepri dalam sepekan belakangan ini, khususnya Kota Batam. Pada 10 Februari 2022, jumlah kasus aktif di Provinsi Kepri tembus pada angka 496 kasus.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri sebagai leading sector pendidikan untuk jelang SMA/SMK tengah mempertimbangkan untuk menyetop proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Provinsi Kepri. Hal ini untuk menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kepri, Darson mengatakan, evaluasi akan dilakukan sampai pekan depan.
“Memang sejumlah daerah sudah menerbitkan surat edaran tentang pembelajaran kembali ke dalam jaringan (daring). Namun kita akan membuat keputusan pada pekan depan,” ujar Darson, Kamis (10/2) di Tanjungpinang.
Mantan Kepsek SMA Negeri 4 Tanjungpinang tersebut menjelasakan, Disdik Kepri mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Penetapan Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran (PKPP) di masa pandemi. Edaran tersebut berlaku sampai 14 Februari 2022 mendatang.
“Memang dalam PKPP terbaru ini, SMA/SMK/Sederajat akan diminta menghentikan sementara pelaksanaan PTM jika ditemukan kasus terpapar Covid-19 di sekolah,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam menerbitkan SE selanjutnya, pihaknya juga akan meminta saran dan masukan dari Satgas Penanganan Covid-19. Catatan-catatan yang diberikan oleh Satgas akan menjadi rujukan bagi Disdik Provinsi Kepri dalam membuat kebijakan.
”Sekolah-sekolah sejauh ini sudah mempeketat penerapan protokol kesehatan. Karena memang kita tidak ingin terjadinya penularan Covid-19 melalui PTM yang sudah dilakukan,” tutupnya.
Legislator Komisi IV DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Disdik Kepri untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pihaknya juga tidak ingin ada kluster yang terjadi dari proses PTM yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
“Mekanisme pembelajaran dimasa pandemi sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemprov Kepri melalui Disdik tentu harus melakukan penyesuaian atas kebijakan yang sudah ada,” ujar Wahyu, kemarin. (*)
Reporter: JAILANI