batampos – Pemerintah Kepri akhirnya menyetujui penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk mengantisipasi siswa yang tidak diterima. Kondisi ini pastinya sangat disayangkan, jika penambahan rombel tidak diselingi dengan fasilitas sekolah dan SDM yang memadai.
Kepala Ombudsman RI Cabang Kepri, Lagat Siadari sudah memprediksi sejak awal akan terjadi penambahan rombel pada PPDB tahun ini. Hal itu dikarenakan, peminat masuk untuk sekolah favorit membludak.
“Karena memang tidak ada konsep yang jelas dari Pemprov dari Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantisipasi ini. Setiap tahun pasti begini,” ujar Lagat.
Menurut dia, Ombudsman Kepri bisa saja mentoleransi hal tersebut, dengan beberapa catatan. Yang pertama membagi pemusatan siswa di sekolah negeri favorit ke sekolah lain yang terdekat dan, masih mungkin bisa menampung dengan kapasitas yang ada. Mengoptimalkan kapasitas ruang kelas yang menurut ketentuan Permendikbud yakni 36 orang per kelas atau rombel, bisa dimaksimalkan menjadi 40 orang.
“Ketiga, kami mau Pemrov dalam hal ini Gubernur supaya berkomitmen dengan DPRD untuk APBDL ini dianggarkan ruang kelas baru. Karena memang, penambahan rombel harus disertai dengan fasilitas ruang belajar yang memadai dan SDM guru yang cukup,” jelas Lagat.
Dijelaskannya, Ombudsman Kepri sebenarnya tak pernah sepakat dengan adanya penambahan Rombel setiap tahun. Karena Pemrov hanya mampu mengalokasikan anggaran di bawah kebutuhan.
“Tahun demi tahun demikian, sehingga fasilitas lain yang tidak seharusnya jadi ruang kelas, dijadikan ruang kelas. Sepeti fasilitas labor, pustaka dan musala, itu dipakai oleh mereka,” jelas Lagat.
Tahun ini agak terurai, lanjut Lagat, karena ada dana alokasi khusus dari APBN yakni untuk 148 lokal, sebanyak 108 lokalnya ada di Batam. Namun jumlah itu untuk mengantisipasi kekurangan ruang kelas di tahun sebelumnya.
“Sekolah shif di Batam ini akan tetap akan ada setiap tahun. Jadi kami meminta Gubernur berkomitmen dengan Ketua DPRD komisi 4 DPRD provinsi setiap tahun baru harus dibarengi dengan kebijakan penambahan pembangunan ruang kelas baru, SDM guru dan sarana prasarana pendukung lain, ” ungkap Lagat.
Hal itu sangat penting, agar kualitas pendidikan lulusan SMA dan SMK yang ada di Kepri bagus. Kemudian, pemerintah juga harus memastikan tak ada permintaan uang untuk penambahan rombel khusus orang-orang tertentu yang disiapkan calo. Pastikan juga berapa maksimal penambahan rombel untuk setiap sekolah, jangan lepas tangan.
“Jangan sampai rombel yang ditambah untuk orang-orang tertentu yang telah dikolektifkan mengumpulkan sejumlah uang . Pastikan tidak ada pungutan liar itu,” tegas Lagat.
Masih kata Lagat, Kepala Dinas Pendidikan harus difokuskan soal penambahan rombel, sesuai dengan kemampuan. Optimalkan juga area yang sehat untuk sekolah. Diantaranya tempat bermain dan berinteraksi siswa
“Kalau semua dibangun dengan bangunan-bangunan yang selalu memenuhi kebutuhan kebutuhan siswa yang pasti akan terus berkembang karena penduduk bertambah,” pungkas Lagat. (*)
Reporter : Yashinta