batampos — Dinas Pendidikan Kota Batam terus mendorong orang tua dari kalangan ekonomi mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Polemik soal kuota penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri masih menjadi sorotan. Hingga kini, posko pemerataan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Gedung Gurindam, Batam Center, masih dipadati orang tua yang belum mendapatkan tempat sekolah bagi anak mereka. Beberapa di antaranya bahkan baru mulai mendaftar untuk masuk SD dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa sistem pemerataan akan terus diterapkan. Siswa yang mendaftar ke sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah-sekolah lain yang masih memiliki kuota. Tidak ada toleransi untuk menumpuk siswa hanya di sekolah tertentu yang dianggap favorit.
“Kalau memang tetap ingin ke sekolah negeri, maka harus ikut pemerataan. Tidak bisa memaksa di satu sekolah saja,” ujar Tri Wahyu.
Karena itu, bagi orang tua yang secara ekonomi mampu, Disdik menganjurkan agar mereka mempertimbangkan sekolah swasta.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah tengah menyusun sejumlah skema bantuan agar biaya pendidikan di sekolah swasta tidak menjadi beban bagi keluarga yang tidak mampu. Salah satu bentuknya adalah bantuan biaya SPP yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh Disdik bersama instansi terkait.
“Kami sedang godok bantuannya. Prinsipnya, tidak boleh ada anak yang gagal sekolah hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Tri. Bantuan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua dan bisa berupa bantuan penuh atau sebagian.
Tak hanya itu, Pemko Batam juga memastikan program bantuan seragam gratis untuk tahun ajaran 2025/2026 akan diberikan tidak hanya untuk siswa sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Ini sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan akses dan mengurangi beban biaya pendidikan.
Tri mengatakan, seragam gratis tersebut akan mulai didistribusikan pada Agustus 2025. Seragam terdiri dari pakaian nasional dan seragam khas daerah berupa baju Melayu. Untuk siswa baru SD akan mendapat seragam merah putih, sementara siswa baru SMP akan mendapat seragam putih biru.
“Insyaallah sekarang sedang diproduksi. Kita targetkan Agustus bisa mulai dibagikan,” katanya. Bantuan ini akan menjangkau lebih dari 500 sekolah negeri dan swasta di Batam, serta mendekati 1.000 lembaga pendidikan jika ditambah PAUD.
Program ini, menurut Tri, merupakan arahan langsung dari Wali Kota Batam dalam rangka menjamin akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif untuk semua anak. Selain meringankan beban orang tua, penggunaan seragam juga diharapkan memperkuat rasa kebersamaan dan kedisiplinan di sekolah.
Tri menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya distribusi seragam dan skema bantuan lainnya agar tepat sasaran dan tidak terjadi keterlambatan. “Kami ingin semua anak mendapat hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan nyaman,” tutupnya. (*)
Reporter: Eusebius Sara