batampos – Penyidikan dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar masih terus bergulir di Polda Kepri. Hingga kini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Krimsus Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora, menegaskan pihaknya tidak bisa menetapkan tersangka tanpa hasil resmi perhitungan kerugian negara. “Kami memang ingin cepat, tapi harus hati-hati. Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, kami butuh dasar kuat, termasuk angka kerugian negara,” ujarnya, Rabu (20/8).
Silvester menyebut penyidik sebenarnya sudah mengantongi nama calon tersangka. Namun, langkah penetapan masih tertahan menunggu audit resmi. “Sudah ada nama, tapi kami tidak bisa gegabah. Hasil BPKP menjadi salah satu bukti penting,” katanya.
Ia berharap hasil perhitungan kerugian negara bisa keluar pada akhir Agustus ini. “Dengan adanya hasil audit, proses hukum bisa lebih cepat ditingkatkan,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Rabu (19/3), penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri menggeledah kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti terkait proyek dermaga yang sempat digadang-gadang sebagai program strategis nasional.
Secara terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri juga membenarkan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Kepri pada akhir Februari lalu. Dalam surat itu tercantum tujuh nama terlapor dari unsur aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, hingga pihak swasta.
Mereka adalah AM (ASN BP Batam), serta IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU. Hingga saat ini, ketujuhnya masih berstatus terlapor dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebagai informasi, proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar semula digadang mampu meningkatkan efisiensi logistik Batam dan kawasan perbatasan. Namun, proyek yang terhenti di tengah jalan itu justru menimbulkan dugaan penyimpangan anggaran. (*)
Reporter: Yashinta