batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memastikan pengawasan ketat terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), termasuk tenaga kerja asing (TKA), yang beroperasi di Kota Batam, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa.
Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan seluruh WNA yang masuk dan berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya serta tercatat dalam sistem keimigrasian nasional.
Menurut Kharisma, keberadaan TKA di KEK Nongsa tercatat secara resmi dalam data keimigrasian. Informasi tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta laporan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Brosur Nikah Massal Misterius Beredar, KUA Batam Kota Minta Warga Waspada
“Pada umumnya, keberadaan TKA di KEK Nongsa berkaitan dengan proyek strategis, terutama pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat data (data center) dan fasilitas penunjang lainnya,” ujar Kharisma, Sabtu (7/2).
Ia menegaskan seluruh data TKA tersebut tercatat secara administratif dan menjadi objek pengawasan berkelanjutan oleh Imigrasi Batam.
Pengawasan dilakukan melalui dua jalur, yakni pengawasan administratif dan pengawasan langsung di lapangan. Secara administratif, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Untuk memperoleh ITAS, TKA terlebih dahulu harus mengantongi izin ketenagakerjaan berupa Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari instansi berwenang. Melalui mekanisme tersebut, Imigrasi memastikan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan jabatan, lokasi kerja, serta aktivitas yang dilakukan WNA bersangkutan.
Hingga saat ini, Imigrasi Batam menyatakan belum menerima laporan maupun menemukan secara langsung adanya TKA di KEK Nongsa yang menggunakan visa kunjungan untuk melakukan pekerjaan fisik atau konstruksi.
Namun demikian, Imigrasi mencatat pernah menemukan WNA pemegang visa kunjungan berada di kawasan tersebut untuk keperluan rapat, pertemuan bisnis, maupun pembahasan proyek.
“Aktivitas tersebut dikategorikan non-produktif dan masih diperbolehkan dalam ketentuan keimigrasian,” jelas Kharisma.
Terkait rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan TKA oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Imigrasi Batam menyatakan siap mendukung pengawasan lintas sektor.
Imigrasi Batam merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang selama ini menjalankan koordinasi melalui pertukaran data, pengawasan gabungan, serta rapat koordinasi lintas instansi.
“Pada prinsipnya, Imigrasi Batam siap berpartisipasi dalam setiap langkah pengawasan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi teknis,” ujarnya.
Baca Juga: Damkar Batam Catat 47 Kebakaran dalam 35 Hari, Cuaca Panas Jadi Pemicu
Kharisma menjelaskan, dokumen ketenagakerjaan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), notifikasi penggunaan TKA, hingga sertifikasi profesi merupakan kewenangan instansi ketenagakerjaan dan lembaga profesi terkait.
Sementara itu, Imigrasi berperan memastikan adanya dasar izin kerja dari instansi berwenang serta memastikan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan tujuan bekerja.
Jika dalam pengawasan gabungan ditemukan ketidaksesuaian izin kerja atau persyaratan profesional, hal tersebut akan menjadi dasar koordinasi lanjutan dengan instansi teknis. Imigrasi kemudian dapat mengambil tindakan dari sisi keimigrasian.
“Apabila ditemukan pelanggaran, kami dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kharisma. (*)