batampos – Menjelang Hari Raya Idulfitri dan libur panjang, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan pasokan LPG di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam, tetap aman. Bahkan, penyaluran ditingkatkan hingga tiga kali lipat dari kondisi normal untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.
Sales Branch Manager Kepri Gas Pertamina Patra Niaga, Hanif Pradipta Nur Shalih, mengatakan pihaknya telah menyusun langkah antisipasi sejak pertengahan Ramadan.
“Kemudian menjelang Lebaran ini, dan libur panjang ini juga sudah kita jadwalkan mulai dari tanggal 13 kemarin itu sudah ada penyaluran tambahan, termasuk hari Minggu kemarin itu SWB Batam operasional yang biasanya off,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa hari yang biasanya tidak beroperasi kini tetap dijalankan guna memastikan distribusi berjalan optimal.
“Tanggal 21 itu juga operasional normal, kemudian tanggal 29 juga hari Minggu biasanya off ini SWB Batam operasional juga. Jadi sudah ekstra dari sisi penyaluran maupun dari sisi operasi, insya Allah aman operasional untuk support kebutuhan LPG di Batam dan Kepri,” katanya.
Baca Juga: 22 Pekerja Datangi Posko Pengaduan THR, Kabanyak untuk Berkonsultasi
Untuk wilayah Kepri secara keseluruhan, penambahan pasokan mencapai tiga kali lipat dari konsumsi harian normal.
Sementara di Batam, penyaluran harian yang biasanya sekitar 50.000 tabung ditingkatkan secara signifikan selama periode 13 hingga 29 Ramadan.
“Tambahan untuk Batam sendiri dari mulai tanggal 13 sampai 29 itu kurang lebih 155.000,” jelasnya.
Menurut Hanif, meskipun tren konsumsi sempat menurun karena banyak warga yang mudik keluar Batam, pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan saat arus balik.
“Walaupun memang tren ini mungkin karena banyak yang mudik keluar Batam, tapi biasanya arus baliknya cukup. Itu yang kita antisipasi, makanya tanggal 29 tetap ada operasional,” ujarnya.
Terkait penggunaan LPG bersubsidi, Hanif menegaskan bahwa distribusinya telah diatur secara jelas oleh pemerintah. LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani.
“Yang diatur adalah penggunanya. Pengguna langsung itu rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran,” jelasnya.
Baca Juga: Batam Apresiasi Kolaborasi Investasi, Ekonomi Tumbuh 7,49 Persen
Sementara itu, terdapat sejumlah sektor usaha yang secara tegas dilarang menggunakan LPG subsidi.
“Yang dilarang itu sesuai aturan dari ESDM seperti laundry, restoran, kafe, peternakan, petani tembakau, batik, itu tidak boleh menggunakan LPG subsidi,” tegasnya.
Untuk penggunaan di luar kategori tersebut, diperlukan pendekatan dan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan.
“Misalnya panti asuhan, itu tidak diatur secara khusus. Tapi dilihat apakah di situ ada konsumsi rumah tangga langsung,” katanya.
Hanif juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan LPG subsidi terus dilakukan secara rutin, termasuk melalui inspeksi ke agen dan pangkalan.
“Kami secara rutin melakukan sidak ke usaha yang tidak berhak. Kami juga terus menekankan ke agen dan pangkalan,” ujarnya.
Namun, untuk penindakan langsung ke pelaku usaha seperti restoran atau kafe, Pertamina membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
“Kami perlu sinergi dengan pemerintah daerah atau stakeholder lain untuk bisa masuk ke sana,” katanya.
Terkait isu penggunaan LPG di dapur MBG, Hanif menyebut hingga saat ini belum ditemukan laporan pelanggaran di wilayah Kepri.
“Belum ada laporan. Kalau ada nanti akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara aturan dapur MBG tidak termasuk dalam kategori pengguna LPG subsidi. Namun di beberapa daerah lain, sudah ada penegasan dari pemerintah daerah terkait larangan tersebut.
“Di provinsi lain seperti Sumut, sudah ada edaran bahwa MBG tidak boleh menggunakan LPG subsidi. Ini yang mungkin bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah,” katanya.(*)