batampos – Praktik persidangan yang molor di Pengadilan Negeri Batam seolah menjadi hal yang biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, keterlambatan sidang perkara pidana disebut terjadi hampir setiap hari, memicu keluhan dari berbagai pihak, mulai dari jaksa, pengacara, saksi, hingga keluarga terdakwa.
Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB kerap baru berlangsung pada sore hingga malam. Pola keterlambatan ini dinilai mengganggu efektivitas proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan.
Keluhan datang dari kalangan advokat. Seorang pengacara yang enggan disebutkan namanya menilai pelayanan administrasi di pengadilan relatif tertib, namun pelaksanaan sidang justru menunjukkan persoalan mendasar.
“Di PTSP sudah tertib. Tapi pelaksanaan sidang sering molor tanpa penjelasan. Ini bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari,” ujarnya, Rabu, (1/4).
Ia menilai kondisi tersebut mencederai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang selama ini digaungkan Mahkamah Agung. Menurut dia, ketidakdisiplinan terhadap jadwal sidang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap upaya reformasi peradilan.
“Kalau jadwal sidang saja tidak bisa ditepati, bagaimana masyarakat bisa percaya pada komitmen reformasi peradilan?” katanya.
Masalah lain yang mengemuka adalah penumpukan terdakwa di ruang tahanan sementara. Dengan jumlah tahanan yang mencapai ratusan, kapasitas sel yang terbatas membuat para terdakwa harus menunggu berjam-jam dalam kondisi berdesakan sebelum dipanggil ke ruang sidang.
Dalam sejumlah kasus, mereka bahkan harus kembali ke rumah tahanan tanpa sempat menjalani sidang karena waktu yang tidak mencukupi.
Situasi ini juga berdampak pada keluarga terdakwa. Sejumlah pengunjung yang menunggu di luar ruang sidang mengaku kerap pulang tanpa kepastian karena sidang tak kunjung dimulai hingga sore hari.
Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengadilan terkait penyebab keterlambatan yang berlangsung berulang tersebut
Namun, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen persidangan kian menguat, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja lembaga peradilan di daerah.(*)