batampos – Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex dalam waktu singkat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha logistik di Batam. Kenaikan yang disebut hampir mencapai dua kali lipat itu dinilai berpotensi mengguncang rantai distribusi barang di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Yasser Hadeka Daniel, mengatakan lonjakan harga BBM akan langsung diterjemahkan menjadi kenaikan tarif jasa logistik, terutama oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) atau freight forwarding.
“Dengan kondisi seperti ini, hampir pasti pelaku logistik akan menyesuaikan tarif. Perkiraan sementara, kenaikan bisa berada di kisaran 30 hingga 40 persen dari tarif sebelumnya,” kata Yasser, Kamis, (23/4).
Menurut dia, meski besaran kenaikan belum disepakati secara kolektif di antara pelaku usaha, tekanan biaya operasional yang meningkat tajam membuat penyesuaian tarif menjadi langkah yang sulit dihindari.
“BBM, khususnya untuk armada angkutan barang, merupakan komponen biaya dominan dalam struktur logistik,” ujarnya.
Batam, sebagai bagian dari Kepulauan Riau yang berbasis kepulauan, memiliki ketergantungan tinggi terhadap distribusi barang dari luar daerah. Kondisi geografis ini membuat biaya logistik sangat sensitif terhadap perubahan harga energi.
Yasser menuturkan, dampak kenaikan tarif logistik berpotensi merambat hingga ke tingkat distributor dan akhirnya dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok.
“JPT adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan distributor. Jadi, ketika tarif kami naik, hampir pasti akan diteruskan ke distributor, dan pada akhirnya memengaruhi harga komoditas di pasar,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan resmi dari asosiasi distributor terkait dampak langsung kenaikan tarif tersebut. Namun, pelaku logistik memperkirakan efek berantai tidak akan terelakkan jika kondisi ini berlanjut.
Pelaku usaha kini menunggu respons kebijakan yang dapat meredam tekanan biaya, terutama untuk menjaga stabilitas harga barang dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Tanpa intervensi, lonjakan biaya logistik dikhawatirkan memperlebar tekanan inflasi di wilayah yang selama ini mengandalkan kelancaran distribusi antarwilayah.(*)