batampos – Angka prevalensi stunting di Kota Batam menunjukkan tren penurunan signifikan. Berdasarkan laporan akhir 2025, prevalensinya tercatat berada di angka 1,28 persen, menjadi salah satu capaian yang dinilai positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut penurunan tersebut tidak lepas dari intervensi yang dilakukan secara menyeluruh sejak awal kehidupan anak, dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
“Tim kita di lapangan sudah lengkap, bekerja sama dengan BKKBN untuk pengetatan stunting,” ujarnya, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan sejak bayi lahir. Setiap kelahiran langsung dipantau melalui pemeriksaan awal, didukung peran aktif kader posyandu dan puskesmas. Selain itu, pemberian vitamin dan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala untuk mencegah risiko stunting sejak dini.
“Setiap anak yang lahir langsung dicek. Ada peran kader posyandu, puskesmas, dan pemberian vitamin. Itu kita lakukan secara konsisten,” katanya.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menunjukkan tren penurunan yang sejalan dengan upaya tersebut.
Pemerintah menilai pendekatan dari hulu ke hilir menjadi kunci dalam menekan angka stunting di Batam. Tak hanya fokus pada kesehatan, Pemko Batam juga mengaitkan penanganan stunting dengan upaya pengurangan kemiskinan.
Amsakar menyebut, salah satu program yang berdampak adalah pemberian insentif kepada masyarakat yang menjangkau lebih dari 24 ribu orang, mulai dari RT, RW, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Di luar itu, terdapat pula dukungan bagi sekitar 4 ribu lansia melalui skema bantuan tersendiri.
“Ini bagian dari pemberdayaan. Kita juga siapkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan,” ujarnya.
Program tersebut menyasar kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, hingga tukang becak, agar memiliki jaminan sosial dan perlindungan kerja.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemko Batam juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar setiap tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja.
Hasilnya, tingkat serapan tenaga kerja dari program pelatihan mencapai 64 persen, melampaui target awal sebesar 57 persen.
“Untuk pelatihan tenaga kerja setiap tahun selalu ramai. Serapannya bahkan di atas target,” kata Amsakar.
Namun demikian, ia mengakui tantangan terbesar Batam bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tingginya arus migrasi masuk.
Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk yang masuk ke Batam pada 2025 meningkat sekitar 17 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini berdampak pada relatif kecilnya penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun penyerapan tenaga kerja terus meningkat.
“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
Ia menyebut Batam masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan, termasuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Pendataan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan menjadi salah satu strategi untuk menjaga akurasi penerima manfaat.
Keterlibatan masyarakat juga diperkuat, terutama melalui peran RT, RW, kader posyandu, serta komunitas lokal dalam mendukung berbagai program sosial dan kesehatan.
Ke depan, Pemko Batam menegaskan akan terus menjaga keberlanjutan program melalui kolaborasi dengan sektor industri dan swasta, serta menyiapkan inovasi baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Amsakar, capaian penurunan stunting dan kemiskinan ini menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Batam meraih apresiasi dari pemerintah pusat dalam ajang nasional di Palembang.
“Yang penting kita terus berikhtiar dan berupaya. Ini proses yang harus dijaga bersama,” ujarnya.(*)