batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan tidak akan mengajukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan pembangunan pada 2027.
Seluruh program pembangunan dan pengembangan wilayah direncanakan mengandalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola BP Batam.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari banjir, kerusakan jalan, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan peningkatan layanan air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan investasi di Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan keputusan tersebut bukan berarti BP Batam menolak dukungan pemerintah pusat.
Baca Juga: Cabut Izin Usaha THM Bandel
Menurut dia, selama ini sebagian besar pembangunan yang dijalankan BP Batam memang lebih banyak bergantung pada kemampuan pendanaan internal melalui PNBP.
”Kalau masalah APBN, selama ini kita minta APBN juga sebenarnya tidak pernah disetujui. Jadi roda pembangunan di bawah BP Batam selama ini memang lebih banyak mengandalkan PNBP. Hanya saja untuk tahun 2027 kami tegaskan tidak mengajukan APBN,” kata Ariastuty kepada Batam Pos, Selasa (23/6).
Menurut dia, BP Batam telah melakukan proyeksi anggaran dan menghitung kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun depan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program prioritas masih dapat dibiayai melalui PNBP.
”Proyeksi anggaran tahun 2027 dengan seluruh program infrastruktur, pengembangan wilayah, dan kebutuhan lainnya dapat didanai melalui PNBP,” ujarnya.
Ariastuty menjelaskan, sejumlah sektor strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat juga telah masuk dalam perencanaan anggaran.
Untuk sektor penyediaan air bersih, misalnya, BP Batam tidak bekerja sendiri karena terdapat mitra pengelola yang selama ini ikut mendukung pembiayaan dan pengembangan sistem distribusi air.
”Air kan ada mitra. Jadi koordinasi bersama mitra terkait kebutuhan anggarannya,” katanya.
Baca Juga: WNA Bekerja Pakai Visa Turis, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan di Batam
Sementara untuk persoalan banjir dan infrastruktur jalan, BP Batam mengaku telah menyusun skema pembagian tugas dan pembiayaan bersama Pemerintah Kota Batam.
Menurut Ariastuty, kebutuhan anggaran untuk program penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan pada 2027 telah dihitung dan masuk dalam pembahasan kedua institusi.
”Banjir dan jalan sudah ada kesepakatan bersama antara Pemko Batam dan BP Batam. Kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk program tersebut di tahun 2027 juga sudah dihitung,” ujarnya.
Tantangan Infrastruktur Masih Besar
Keputusan BP Batam mengandalkan PNBP datang di tengah tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Batam masih menghadapi sejumlah persoalan klasik, mulai dari banjir yang berulang di sejumlah titik, kondisi jalan yang memerlukan perbaikan, persoalan sampah, hingga peningkatan kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan investasi.
Di sisi lain, Batam juga tengah memasuki fase ekspansi kawasan setelah pemerintah pusat memperluas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dari delapan pulau menjadi 22 pulau.
Perluasan kawasan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, drainase, pelabuhan, jaringan air bersih, hingga fasilitas pelayanan publik lainnya.
Meski demikian, BP Batam optimistis kemampuan pendanaan melalui PNBP masih cukup untuk menopang berbagai program strategis tersebut.
Lembaga itu menilai kinerja penerimaan PNBP yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa harus bergantung pada dukungan APBN.
BP Batam juga memastikan akan terus melakukan sinkronisasi program bersama Pemerintah Kota Batam agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Ariastuty, sinergi antara BP Batam dan Pemko Batam menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perkotaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
”Kita sudah menghitung kebutuhan program-program prioritas itu bersama-sama. Yang terpenting adalah memastikan pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat bisa terlayani,” kata Ariastuty. (*)